Tindak Lanjut Arahan Walikota Serang

Kepala Disparpora Kota Serang, Zeka Bachtiar, menegaskan bahwa penertiban yang dilakukan Satuan Tugas (Satgas) merupakan tindak lanjut dari arahan langsung Budi Rustandi. Langkah ini juga sebagai respons atas video viral di media sosial terkait penertiban pedagang di kawasan stadion.

Menurutnya, selama ini area stadion kerap disalahgunakan untuk aktivitas yang melanggar norma dan hukum. Oleh karena itu, Satgas diberikan kewenangan untuk menata tata kelola pedagang di kawasan Pasar Ekonomi Kreatif Stadion Maulana Yusuf agar lebih tertib dan terorganisir.

“Kami melaksanakan tugas dan perintah Bapak Walikota agar stadion tidak kembali menjadi tempat penjualan narkoba, praktik asusila, hingga mabuk-mabukan. Satgas bergerak merapikan area, khususnya pedagang pasar ekonomi kreatif, agar lebih tertata,” ujarnya.

Target Bebas Penyakit Masyarakat

Disparpora juga mengimbau masyarakat Kota Serang untuk mendukung transformasi kawasan stadion. Pemerintah menargetkan Stadion Maulana Yusuf menjadi lingkungan yang sehat, aman, serta terbebas dari peredaran minuman keras dan penyakit masyarakat lainnya.

Langkah penataan ini menjadi bagian dari komitmen Pemkot Serang dalam menciptakan ruang publik yang nyaman dan ramah keluarga.

Dukungan Pedagang Pasar Ekonomi Kreatif

Penertiban ini mendapat respons positif dari para pedagang. Ketua Paguyuban Pedagang Ekonomi Kreatif Stadion Maulana Yusuf, Imam Syafei, mengajak seluruh pedagang untuk bersikap kooperatif dan mematuhi aturan yang telah ditetapkan pemerintah daerah.

“Ayo pedagang, mari kita bersama-sama mengikuti aturan dinas. Kita jaga stabilitas dan nama baik stadion. Kita ingin mengubah citra stadion menjadi pusat kuliner yang tertib dan berwibawa,” katanya.

Ia juga mengapresiasi Disparpora yang tetap memberikan ruang bagi pelaku ekonomi kreatif melalui fasilitas kuliner yang lebih terorganisir dan representatif.

Poin Utama Penertiban Stadion Maulana Yusuf

1. Restorasi Fungsi Stadion
   Mengembalikan stadion sebagai fasilitas olahraga yang optimal bagi masyarakat.
2. Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)
   Menghilangkan praktik perjudian, narkoba, minuman keras, dan prostitusi di area stadion.
3. Penataan Pedagang
   Mengarahkan pedagang ke area pujasera agar lebih rapi, tertib, dan estetis.
4. Kolaborasi dan Sinergi
   Kerja sama antara pemerintah daerah, Satgas, dan paguyuban pedagang dalam menjaga keamanan serta ketertiban.

Dengan penataan ini, Stadion Maulana Yusuf diharapkan kembali menjadi ikon kebanggaan warga Kota Serang. Selain nyaman untuk berolahraga, kawasan ini juga ditargetkan menjadi destinasi kuliner sehat dan tertib bagi masyarakat dan keluarga.

Penataan yang dilakukan mulai 2025 ini dimulai dari mengembalikan joging track, perawatan gelanggang remaja (GGR), sarana prasarana di stadion, hingga merapihkan pedagang yang di terpusat di Pujasera.

Diawal 2026 ini, perubahan mulai terlihat, area joging track yang sebelum tidak rapih dan dipenuhi pedagang, kembali dinikmati oleh masyarakat.

“Alhamdulilah saya kan belum lama ini dipercaya pak Wali Kota untuk bekerja di Disparpora, sedikit demi sedikit kita perbaiki, dari Sarprasnya, kepemudaannya, olahraganya hingga pariwisatanya,” kata Kepala Disparpora Kota Serang Zeka Bachdi, Minggu 25 Januari 2026.

Kemudian kondisi sarana prasarana GGR yang sebelumnya sudah rusak sudah diperbaiki, salah satunya plafonnya, kemudian pemeliharaan gedung stadion bertahap terus dilakukan hingga penataan sarana pujasera.

“Di 2025 sarana prasaran kita perbaiki secara bertahap, anggaran kita kan dibagi-bagi untuk sarprasnya, pembinaan atletnya, kepemudaannya kita semua prioritaskan,” jelasnya.

Zeka juga menegaskan pemeliharaan sarana prasarana terus dilakukan secara menyeluruh dengan membedah satu-satu persatu aset milik Disparpora.

“Kita juga terus meningkatkan pemeliharaan sarana prasarana dengan melakukan penataan aset-aset. Saat ini semua aset sudah didata, dari fasilitas olahraga, gedung dan lainnya, kedepan ini akan satu persatu kita tata agar lebih baik lagi,” sambungnya.

Adapun untuk di Alun-alun Kota Serang saat ini itu menjadi prioritas Wali Kota Serang Budi Rustandi masuk dalam penataan Alun-alun di 2026 ini.

“Intinya Disparpora mendukung penuh program Wali Kota untuk meningkatkan sarpras di kota Serang untuk masyarakat,” tegasnya.

Disisi lain 2026 ini, kata Zeka, Disparpora Kota Serang juga tengah mengembangkan potensi wisata lokal di Kota Serang. Yaitu wisata lokal susur sungai umbul tengah yang akan dikembangkan sebagai destinasi wisata baru di kota serang.

Susur sungai umbul tengah itu wisata berbasis masyarakat. rencananya, jika tidak ada kendala, wisata tersebut akan diluncurkan setelah lebaran idul fitri 2026.

“jadi keterlibatan masyarakat erat sekali. kalau di luaran sana punya puncak atau di luaran sana punya pengalengan dan glamping-glamping, insya allah kota serang ke depan akan punya juga untuk glemping-glemping itu,” pungkasnya.

“Tapi tentunya ada syarat bahwa pengusulan hibah ini mereka harus pertama mempunyai NPWP, kemudian yang kedua mempunyai legalitas lembaga, sehingga itu nanti dapat mengusulkan hibah kepada Pemkot Serang,” katanya.

Menurutnya tahun 2026 terdapat enam perangkat daerah yang menjadi leading sektor Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Di antaranya yaitu Setda, Kesbangpol, Dindikbud, DPUPR, Disparpora dan Dinkes.

“Tergantung mereka mengusulkan RAB, mereka harus upload ke dalam aplikasi SIPD, nanti pada saat mereka menyampaikan NPWP itu menjadi username dan password. Jadi masing-masing lembaga ini akan berbeda username dan password-nya. Secara rinciannya ada di perangkat daerah,” tandasnya.

Hal tersebut diungkapkan Walikota Serang Budi Rustandi seusai menerima serah terima Kantor PMI Kabupaten Serang yang diserahkan langsung oleh Ketua PMI Kabupaten Serang, Fahmi Hakim di Aula Setda Kota Serang, Senin 12 Januari 2026.

“Nanti saya sewain untuk restoran, pokoknya biar keliatan bagus. Dan yang kantor Golkar juga InsyaAllah hari ini ketemu saya,” katanya kepada awak media.

Setelah ini, Budi Rustandi juga meminta seluruh aset Kota Serang yang masih ditempati oleh Kabupaten Serang agar segera diserahkan.

“Semua aset harus semua diserahkan karena sudah jelas diundang-undangnya,” jelasnya.

Saat ini, Walikota Serang masih melakukan komunikasi dengan Bupati Serang untuk segera menyerahkan aset-aset milik Kota Serang.

“Saya berharap bisa berkolaborasi dan bersinergi dengan Pemkot Serang dalam rangka sama-sama membangun dan ikut membantu saya menata ibu kota Provinsi Banten, jangan sampai terganggu,” ungkapnya.

Ditempat sama, Ketua PMI Kabupaten Serang, Fahmi Hakim mengatakan, penyerahan kantornya ini membuktikan bahwa PMI Kabupaten Serang untuk mendukung tata kelola proses pembangunan di Kota Serang.

“InsyaAllah PMI Kabupaten Serang pindah ke Ciruas, kita proses membangun di Desa Pelawad, Kecamatan Ciruas. Di tahun ini selesai pembangunan,” katanya.

Dimana, bangunan liar yang berada di badan Sungai Pecinan tersebut menjadi salah satu penyebab banjir.

Walikota Serang Budi Rustandi menegaskan bahwa, penanganan banjir di kawasan Banten Lama, tidak bisa lagi dilakukan secara parsial.

Dikatakan dia, sungai yang seharusnya memiliki lebar belasan meter kini berubah menjadi saluran sempit, bahkan menyerupai drainase, sehingga tidak mampu menampung debit air saat hujan deras.

“Kondisi sungai sangat memprihatinkan. Sungai yang idealnya memiliki lebar sekitar 15 meter, kini menyempit drastis dan hanya tersisa sekitar satu meter. Ini yang menyebabkan banjir parah di wilayah Kasemen,” katanya kepada awak media, Senin, 5 Januari 2026.

Walikota Serang juga menegaskan bahwa, meskipun terdapat bangunan yang disebut memiliki sertifikat atau alas hak, pemerintah tetap akan memprosesnya sesuai ketentuan hukum.

Penertiban akan dilakukan dengan pendampingan Kejaksaan agar seluruh tahapan berjalan sesuai aturan.

“Walaupun memiliki sertifikat, tetap akan kami proses sesuai hukum. Jika bangunan tersebut melanggar ketentuan negara, maka harus dibongkar. Pendampingan Kejaksaan penting agar tidak ada persoalan hukum di kemudian hari,” tegasnya.

Bahkan, ia menjelaskan, pembagian kewenangan penanganan banjir telah disepakati bersama Pemerintah Provinsi Banten. Penertiban bangunan menjadi tanggung jawab Pemkot Serang, sementara normalisasi sungai, pengembalian fungsi kanal, dan pembangunan fisik berada di bawah kewenangan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

Sementara itu, Kepala DPUPR Kota Serang, Iwan Sunardi menyampaikan bahwa, tahapan awal yang kini dilakukan adalah pendataan dan validasi bangunan secara menyeluruh oleh kelurahan dan kecamatan.

“Kami masih menunggu data valid dari kecamatan dan kelurahan. Data ini harus benar-benar akurat karena menyangkut jumlah bangunan, jenis bangunan, serta status kepemilikan alas hak,” katanya.

Ia mengungkapkan, berdasarkan data awal terdapat sekitar 182 bangunan yang berdiri di sepanjang aliran sungai. Bangunan tersebut terdiri dari rumah permanen, semi permanen, hingga bangunan yang digunakan untuk kegiatan usaha.

“Tidak semuanya memiliki sertifikat. Hanya sebagian kecil yang disebut memiliki alas hak, dan itu pun masih harus ditelusuri dan diverifikasi. Karena lokasinya berada di badan sungai, maka secara hukum ini perlu dikaji lebih dalam,” jelasnya.

Menurut dia, sambil menunggu proses validasi data, DPUPR Kota Serang juga akan menyiapkan tahapan sosialisasi kepada masyarakat. Sosialisasi ini menjadi bagian penting sebelum dilakukan pembongkaran di lapangan.

“Setelah data valid kami terima, tahapan berikutnya adalah sosialisasi kepada warga. Kami ingin masyarakat memahami bahwa langkah ini dilakukan untuk kepentingan bersama, terutama untuk mengatasi banjir yang selama ini merugikan ribuan warga,” ungkapnya.

Ia menambahkan, DPUPR telah menyiapkan tim kecil khusus yang akan menangani proses pembongkaran bangunan. Tim ini akan bergerak setelah seluruh tahapan administratif dan sosialisasi selesai.

“Kami sudah menyiapkan tim kecil. Setelah sosialisasi rampung, barulah dilakukan eksekusi. Jadi prosesnya bertahap dan tidak dilakukan secara tiba-tiba,” tegasnya.

Terkait teknis penanganan sungai, Iwan menjelaskan bahwa langkah utama yang akan dilakukan adalah normalisasi Sungai Pecinan. Sungai tersebut merupakan kewenangan pemerintah pusat, sehingga pelaksanaannya akan dilakukan oleh pemerintah pusat dengan kemungkinan kolaborasi bersama Pemprov Banten.

“Pemkot Serang bertugas melakukan pembongkaran bangunan. Untuk normalisasi sungai, itu kewenangan pemerintah pusat. Namun tentu akan dilakukan secara kolaboratif,” katanya.

Ia juga mengungkapkan tingkat penyempitan sungai yang sangat ekstrem. Dari lebar awal sekitar 17 hingga 18 meter, di bagian tertentu sungai menyempit hingga hanya sekitar satu meter.

“Di kondisi seperti itu, fungsi sungai sudah hilang dan berubah seperti drainase. Ini yang menjadi penyebab utama banjir di wilayah Kasemen,” tandasnya

Pelaksanaan launching penerapan manajemen talenta tersebut digelar di salah satu hotel di Kota Serang, Senin 5 Januari 2026.

Dalam kegiatan tersebut, dihadiri langsung oleh Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh, Kepala Kantor Regional III BKN Jawa Barat-Banten Wahyu, Gubernur Banten Andra Soni, Walikota Serang dan kepala daerah. se-Provinsi Banten.

Plt Kepala BKPSDM Kota Serang, Murni menjelaskan bahwa, lauching ini bertujuan untuk memberitahukan kepada para kabupaten kota se-Provinsi Banten bahwa Kota Serang sudah menerapkan manajemen talenta.

“Dan ini dibuktikan dengan yang pertama, komitmen pak Wali telah ditandatangani dan sudah keluar persetujuan untuk penerapan manajemen talenta dan hari ini dilaunching,” katanya kepada awak media.

Selain itu, Kota Serang juga telah menerima penghargaan dari kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) bahwa Kota Serang menjadi daerah se-Provinsi Banten yang pertama mendapatkan persetujian atau rekomendasi dari BKN untuk penerapan manajemen talenta.

Kedepan, manajemen talenta ini akan diterapkan untuk mengisi jabatan secara menyeluruh di Pemkot Serang. Baik itu jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan pelaksana.

“Dimana tadi pak Walikota menyampaikan bahwa, implementasi manajemen talenta di Pemkot Serang ini harus segera dilaksanakan dan kalau bicara seleksi terbuka seperti open bidding sudah tidak ada lagi. Kedepannya penerapannya menggunakan manajemen talenta,” ungkapnya.

Dikatakan dia, manajemen talenta juga sudah mendapatkan dukungan dari Gubernur dan Walikota untuk segera menetapkan manajemen talenta di Kota Serang.

Dari dukungan itu, lanjut dia, pihaknya juga sudah melaksanakan terhadap 1.152 profiling ASN yang merupakan bagian indikator, salah satu adalah pemetaan kompetensinya.

“Mungkin di tahun ini akan menerapkan manajemen talentanya, kami juga meminta dukungan kepada semua pihak,” katanya.

Kedepan, masih kata dia, pihaknya akan menerapkan manajemen talenta untuk mengisi lima jabatan pimpinan pratama di Pemkot Serang yang kosong.

Budi Rustandi menegaskan bahwa banjir yang kerap melanda wilayah Kasemen bukan semata-mata disebabkan oleh curah hujan tinggi, melainkan karena alih fungsi sungai yang seharusnya memiliki lebar sekitar 15 meter, namun kini menyempit hingga hanya sekitar 1 meter.

“Di lokasi ini jelas ada pelanggaran tata ruang. Sungai yang seharusnya lebar justru dipersempit. Ini lebih berbahaya dibandingkan kasus bangunan di Sukadana sebelumnya,” ujar Budi Rustandi saat memimpin rapat penanganan banjir di Kecamatan Kasemen, Sabtu (3/1/2026).

Penyempitan Sungai Jadi Penyebab Utama Banjir

Menurut Walikota Serang, kondisi sungai yang menyempit membuat aliran air tidak mampu menampung debit besar saat hujan turun dengan intensitas tinggi. Akibatnya, air meluap dan merendam permukiman warga serta kawasan sekitar Banten Lama.

Ia menilai, perubahan fungsi sungai menjadi seperti drainase sempit merupakan kesalahan fatal yang tidak bisa dibiarkan terus terjadi.

“Bayangkan, dari sungai berubah menjadi drainase. Bagaimana tidak banjir? Ini sudah keterlaluan dan harus ditindak sekarang,” tegasnya.

Camat Diminta Segera Data Bangunan Liar

Sebagai tindak lanjut, Budi Rustandi telah memerintahkan Camat Kasemen untuk segera mendata seluruh bangunan liar yang berdiri di atas dan di sepanjang aliran sungai. Data tersebut akan menjadi dasar bagi Pemkot Serang untuk melakukan penertiban dan pembongkaran.

“Saya minta Pak Camat segera melakukan pendataan. Nantinya, Pemkot Serang bersama Pemerintah Provinsi Banten akan mengembalikan aliran sungai ke kondisi semula dengan lebar sekitar 15 meter,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa penertiban ini akan dilakukan secara terukur dan sesuai prosedur, namun tetap mengedepankan ketegasan.

Penertiban Dilakukan Tanpa Pandang Bulu

Walikota Serang menegaskan bahwa penegakan aturan akan dilakukan tanpa pandang bulu, siapa pun pihak yang terbukti melanggar tata ruang akan ditindak sesuai ketentuan yang berlaku.

“Ada oknum yang harus ditegaskan. Kita tidak pandang siapa orangnya. Selama melanggar aturan pemerintah, akan kita tindak,” kata Budi.

Meski demikian, Pemkot Serang tetap mempertimbangkan dampak sosial yang ditimbulkan dari kebijakan tersebut, terutama bagi masyarakat yang tidak terlibat langsung dalam pelanggaran.

Pembongkaran Dijadwalkan Pekan Depan

Budi Rustandi menyampaikan bahwa pelaksanaan pembongkaran bangunan liar direncanakan akan dilakukan pada pekan depan. Waktu tersebut dipilih agar pemerintah memiliki kesempatan untuk melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan warga terdampak.

“Kita akan lakukan secepatnya, tapi tetap memperhatikan kondisi masyarakat yang tidak bersalah,” ujarnya.

Selain pembongkaran, Pemkot Serang juga akan melanjutkan pekerjaan saluran air yang bermuara ke laut, agar aliran air dari hulu ke hilir dapat kembali berjalan lancar.

Kawasan Banten Lama Dikelilingi Kanal

Dalam kesempatan tersebut, Budi Rustandi juga menyoroti kondisi geografis Kawasan Banten Lama yang dikelilingi oleh kanal. Menurutnya, sistem kanal seharusnya menjadi solusi pengendalian banjir, namun justru menjadi masalah ketika mengalami penyempitan.

“Kalau melihat peta, kawasan Banten Lama dikelilingi kanal. Tapi kalau kanalnya diperkecil dan berubah fungsi, banjir tidak bisa dihindari,” ujarnya.

Curah Hujan Tinggi Rendam Sejumlah Wilayah

Diketahui, curah hujan tinggi yang terjadi sejak beberapa hari terakhir mengakibatkan sejumlah wilayah di Kota Serang terendam banjir. Dampak terparah terjadi di Kecamatan Kasemen, khususnya di kawasan Banten Lama dan sekitarnya.

Pemerintah Kota Serang memastikan akan terus melakukan langkah-langkah penanganan banjir secara menyeluruh, baik melalui penertiban bangunan liar, normalisasi sungai, maupun perbaikan sistem drainase, guna mencegah kejadian serupa terulang di masa mendatang.