Pengaturan jam kerja dilakukan agar pelaksanaan ibadah puasa tetap berjalan khusyuk tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Kepala BKPSDM Kota Serang, Murni, mengatakan jam kerja ASN selama Ramadan ditetapkan 35 jam per minggu, tidak termasuk waktu istirahat. Kebijakan ini berlaku bagi seluruh ASN di lingkungan Pemkot Serang.

“Jam kerja ASN Pemkot Serang selama bulan Ramadan ditetapkan 35 jam per minggu, di luar jam istirahat,” ujar Murni.

Murni menjelaskan, pengaturan tersebut telah memiliki dasar hukum. Pemkot Serang telah menerbitkan Surat Edaran Sekretaris Daerah Kota Serang Nomor: 800/41/BKPSDM/II/2026 tentang Penetapan Jam Kerja Selama Bulan Ramadan.

Surat edaran tersebut merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai ASN.

“Jadi pengaturan ini bukan kebijakan yang berdiri sendiri, tetapi menyesuaikan dengan regulasi dari pemerintah pusat,” jelasnya.

Untuk perangkat daerah dengan sistem lima hari kerja, yakni Senin hingga Jumat, jam masuk ASN ditetapkan pukul 08.00 WIB. Sementara jam pulang mengalami penyesuaian.

Pada hari Senin hingga Kamis, ASN pulang pukul 15.00 WIB dengan waktu istirahat pukul 12.00 hingga 12.30 WIB. Sedangkan pada hari Jumat, ASN pulang pukul 15.30 WIB dengan waktu istirahat lebih panjang, yakni pukul 12.00 hingga 13.00 WIB.

Murni mengatakan, pengurangan jam kerja tidak akan mengganggu pelayanan kepada masyarakat. BKPSDM memastikan seluruh perangkat daerah tetap menjalankan fungsi pelayanan secara optimal.

“Jam kerja disesuaikan tanpa mengurangi standar layanan. Untuk instansi pelayanan publik bisa menerapkan sistem shift atau pengaturan internal agar pelayanan tetap berjalan maksimal,” katanya.

Menurutnya, unit-unit pelayanan seperti kesehatan, administrasi kependudukan, dan layanan perizinan tetap diwajibkan menjaga kualitas dan kecepatan layanan meskipun dalam suasana Ramadan.

Ia mengatakan, pengawasan terhadap disiplin ASN tetap dilakukan sebagaimana hari kerja biasa. Kehadiran dan kinerja pegawai tetap menjadi perhatian pimpinan perangkat daerah masing-masing.

Ia juga mengingatkan, bulan Ramadan bukan menjadi alasan untuk menurunkan produktivitas. Sebaliknya, momen ini diharapkan menjadi ruang refleksi dan peningkatan kinerja.

“Melalui momentum Ramadan, kami berharap seluruh ASN tetap menjaga disiplin, integritas, serta semangat kerja,” kata Murni.
Ia berharap bulan suci ini menjadi kesempatan untuk meningkatkan produktivitas, etos kerja, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat, seiring dengan peningkatan keimanan dan ketakwaan.

Muji menegaskan perlunya pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) agar pengelolaan kawasan tersebut memiliki komando yang jelas dan terpusat.
​Menurut Muji, kehadiran UPTD sangat krusial agar komunikasi dalam pengelolaan pasar tidak tumpang tindih lintas sektoral. Dengan adanya satu wadah khusus, evaluasi dan penataan pedagang hingga fasilitas umum dapat dilakukan dengan kekuasaan penuh oleh pemerintah.

​”Pemerintah Kota Serang harus memiliki kekuasaan penuh disitu untuk menata dan mengevaluasi keberadaan Pasar Royal Baroe. Segera bentuk UPT agar komunikasi fokus, satu pintu, dan tidak berlintas-lintas,” ujar Muji Rohman saat memberikan tanggapan terkait perkembangan kawasan ekonomi tersebut, Jumat, 6 Februari 2026.

Muji menilai potensi ekonomi di Royal Baroe sudah berjalan sangat baik. Namun, kawasan ini perlu dipoles lebih serius agar bisa menjadi salah satu ikon Kota Serang, sekaligus menjadi destinasi pariwisata lokal yang menunjang perputaran uang di masyarakat.

​”Kita ingin menjadikan Royal ini ikon Kota Serang. Selain menunjang ekonomi, ini juga momentum bagi masyarakat untuk memiliki tempat rekreasi yang murah dan dekat. Tapi syaratnya, penataan harus dikedepankan,” tambahnya.

​Terkait teknis pelaksanaan, Muji Rohman mengusulkan agar jajaran Pemkot Serang segera merapatkan pembagian tugas ini. Ia menekankan perlunya kejelasan apakah pengelolaan Royal Baroe akan berada di bawah naungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan atau Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga.

​Meskipun melibatkan berbagai pihak seperti Satpol PP untuk ketertiban dan Dinas Perhubungan untuk pengaturan lalu lintas, Muji menegaskan bahwa peran mereka hanyalah pelengkap koordinasi.

​”Kewenangannya harus jelas, apakah di DinkopUKMperindag atau Disparpora. Satpol PP dan Dishub itu bagian pelengkap koordinasi saja. Intinya, pemerintah harus siap menyiapkan siapa yang diberikan kewenangan penuh oleh Pak Wali Kota melalui UPTD tersebut,” pungkasnya.

Wali Kota Serang Budi Rustandi mengatakan, kegiatan ini merupakan bagian dari pilot project nasional yang diterapkan di Kota Serang setelah lebih dulu menjalankan sistem manajemen talenta ASN.

“Ini menjadi langkah awal setelah penerapan manajemen talenta, kemudian dilanjutkan dengan digitalisasi arsip kepegawaian. Tujuannya untuk mewujudkan birokrasi yang transparan, khususnya dalam pengelolaan ASN,” ujar Budi kepada awak media.

Menurutnya, program manajemen talenta merupakan kebijakan nasional yang saat ini mulai banyak diterapkan di daerah. Bahkan, sejumlah pemerintah daerah telah datang langsung ke Kota Serang untuk mempelajari implementasi sistem tersebut.

“Sekarang banyak daerah lain yang belajar ke Kota Serang terkait manajemen talenta. Ini program pusat dan sangat penting karena penilaian ASN berbasis kinerja, bukan sekadar penempatan pegawai. Pegawai tidak bisa ditempatkan sembarangan jika tidak sesuai kompetensinya,” jelasnya.

Budi menegaskan, penerapan manajemen talenta di Kota Serang telah sejalan dengan visi pembangunan daerah sekaligus selaras dengan kebijakan pemerintah pusat.

Sementara itu, Kepala BKPSDM Kota Serang, Murni, menyampaikan bahwa percepatan digitalisasi arsip kepegawaian telah disesuaikan dengan program nasional serta mendukung 13 program prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serang.

“Atas dasar itu, dari hulu sampai hilir kami melakukan akselerasi pendataan sesuai kebutuhan pemerintah pusat. Data yang dimaksud mencakup seluruh riwayat kepegawaian, mulai dari pengangkatan CPNS hingga masa pensiun,” jelas Murni.

Ia menambahkan, evaluasi kinerja ASN dilakukan secara berkala melalui Sistem Manajemen Talenta (Simata). Dalam sistem tersebut, setiap pegawai diwajibkan memperbarui data dan personal branding pada sumbu penilaian yang telah ditentukan.

“Penilaian dilakukan melalui sistem, mulai dari kinerja, potensi, kompetensi, hingga aspek integritas, moralitas, dan disiplin kepegawaian. Semua sudah tergambar dan tercantum nilainya di Simata,” tandasnya.

Kepala Dindikbud Kota Serang, Ahmad Nuri mengungkapkan, penganggaran untuk pembangunan SD Negeri Pamarican 1 tersebut bagian dari realisasi program Budi – Agis yakni Serang Bagus, peningkatan dan rehabilitasi sarana prasarana sekolah ruang kelas dan sarpras lainya. Anggaran Rp2,5 miliar itu dititipkan di DPUPR Kota Serang.

“Kita sudah anggarankan Rp2,5 miliar hanya dititipkan di DPUPR Kota Serang untuk pembangunan SDN Pamarican 1,” katanya, Selasa 27 Januari 2026.

Ia berharap, metode pengadaan untuk pembangunan SDN Pamarican 1 tersebut lelang dini, karena pembuatan DED nya dari tahun kemarin. “Saat ini DED nya sedang di review di Inspektorat dan DPUPR Kota Serang. Kemarin juga saya sudah ngomong ke pak kadisnya untuk segera melakukan lelang dini. Mudah-mudahan segera terlaksana,” jelasnya.

Selain pembangunan, pihaknya juga akan melakukan kajian untuk menggabungkan antara SDN Pamarican 1 dan 2. Hal ini karena, jumlah muridnya dari dua sekolahaan itu kurang dari 400 siswa.
“SDN Pamarican 1 itu 160 an siswa dan pamarican 2 itu 240, jadi kurang 400 siswa. Itu akan efektif kalau digabungkan,” ungkapnya.

Adapun tahapan pembangunannya, pihaknya baru melakukan pengajuan ke Unit Layanan Pengadaan (ULP). Adapun jenis pembangunannya, lanjut dia, sekolah tersebut akan ditinggikan.
“Tinggal nanti ULP berkoneksi dengan DPUPR Kota Serang. Harapan saya sih bisa dipercepat, kalau konsultan perencanaannya ada di kita,” tandasnya.

Penandatanganan MoU dilakukan langsung oleh Wali Kota Serang, Budi Rustandi, bersama Badan Wakaf Al-Qur’an di Kantor Wali Kota Serang, Senin, 26 Januari 2026.

Budi menyampaikan kerja sama ini menjadi solusi di tengah keterbatasan anggaran daerah, sekaligus memperkuat program keagamaan di Kota Serang.

“Alhamdulillah disaat kekurangan APBD, kita dapat bantuan dari Badan Wakaf Al-Qur’an. Terima kasih ini sangat membantu sekali untuk program Serang Mengaji tanpa APBD,” katanya.

Dalam kerja sama tersebut, Badan Wakaf Al-Qur’an memberikan bantuan sebanyak 10.000 Al-Qur’an kepada Pemkot Serang.

Al-Qur’an tersebut nantinya disalurkan ke sekolah-sekolah mulai dari TK atau PAUD hingga SMP, serta pondok pesantren.

Selain bantuan Al-Qur’an, Pemkot Serang juga mendapatkan dukungan berupa pembuatan aplikasi Serang Mengaji oleh Badan Wakaf Al-Qur’an.

“Program ini sama sekali tidak menggunakan APBD, malah kita dibantu termasuk bantuan rumah roboh dan santunan warga yang tertimpa musibah,” ucap Budi.

Melalui MoU tersebut, ke depan Badan Wakaf Al-Qur’an juga akan menjalankan program berbagi kebaikan lainnya, termasuk bantuan renovasi sekolah.

“Program ini akan segera dilaksanakan, mungkin besok juga sudah mulai berjalan,” ungkapnya.

Budi berharap kerja sama ini dapat mencetak generasi yang mampu mengaji dengan baik sekaligus menekan angka buta aksara di Kota Serang.

“Ini penting juga untuk menanamkan ahlak dan adab anak-anak kita sesuai dengan apa yang diajarkan agama kita,” ujar Budi.

Sementara itu, Ketua Badan Wakaf Al-Qur’an Pusat, Muhamad Ihsan mengatakan kerja sama dengan Pemkot Serang merupakan bagian dari program nasional pemberantasan buta aksara Al-Qur’an.

“Selain itu kita menyiapkan pembinaan berupa guru-guru ngaji agar kita bisa menurunkan angka buta aksara Qur’an oleh Kemenag sebanyak 72,25 persen muslim Indonesia ternyata tidak bisa Al-Qur’an hasil riset,” ucapnya.

Ia menambahkan penyaluran bantuan Al-Qur’an sudah berjalan secara bertahap hingga mencapai 15 ribu Al-Qur’an.

“Yang 5 ribu sudah kita kirim, tinggal 10 ribu nanti mungkin sekitar tanggal 9 Februari akan dikirim sebelum program Serang Mengaji,” jelas Ihsan.

“Tapi tentunya ada syarat bahwa pengusulan hibah ini mereka harus pertama mempunyai NPWP, kemudian yang kedua mempunyai legalitas lembaga, sehingga itu nanti dapat mengusulkan hibah kepada Pemkot Serang,” katanya.

Menurutnya tahun 2026 terdapat enam perangkat daerah yang menjadi leading sektor Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Di antaranya yaitu Setda, Kesbangpol, Dindikbud, DPUPR, Disparpora dan Dinkes.

“Tergantung mereka mengusulkan RAB, mereka harus upload ke dalam aplikasi SIPD, nanti pada saat mereka menyampaikan NPWP itu menjadi username dan password. Jadi masing-masing lembaga ini akan berbeda username dan password-nya. Secara rinciannya ada di perangkat daerah,” tandasnya.

Imam Rana Hardiana, Kepala BPKAD Kota Serang menjelaskan anggaran tersebut untuk penggajian honorer yang meliputi 805 orang tenaga Non R dan honorer terkendala sebanyak 526 orang dengan jumlah 1331 orang.

“Total anggaran yang disiapkan sekitar Rp19 hingga Rp20 miliar untuk Non ASN dari APBD Kota Serang,” katanya saat ditemui diruang kerjanya, Rabu 21 Januari 2026.

Untuk penganggaran serta mekanisme distribusi gaji atau honorer pegawai Non ASN di lingkungan Pemkot Serang sesuai dengan standar satuan harga (SHS) yang telah ditetapkan berdasarkan aturan.

Dikatakan Imam, ada empat job tenaga honorer yang ada di Pemkot Serang diantaranya supir, pengamanan, pramubakti dan pramusaji.

“Ada empat job, di antaranya untuk sopir, pengamanan, pramusaji dan pramubakti, itu sudah ada standar harganya. Karena job itu kan ada standarisasi, seperti driver (Sopir) dan standarnya disesuaikan dengan job itu. Jadi disesuaikan dengan job,” ungkapnya.

Imam mengatakan masing-masing OPD akan mencari vendor untuk pengadaan alih daya dan setiap OPD boleh beda-beda vendornya. Akan tetapi, OPD harus berkomunikasi dengan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) sesuai E-Katalog.

“Vendornya itu dikembalikan pada OPD masing-masing, dan akan berkomunikasi dengan tenaga ahli daya dan vendor nya dan nanti dikontraknya dibunyikan (Ditulis) kalau tenaga ahli daya itu mendapatkan honor, insentif atau gaji sebesar berapa. Jadi mereka ada kepastian menerima berapa setiap bulannya,” Jelas Imam.

Hal tersebut agar kawasan Banten Lama, Kota Serang tidak terjadi lagi banjir pada saat curah hujan tinggi.

Diketahui bahwa, Pemkot Serang saat ini tengah melakukan sosialisasi untuk normalisasi kepada masyarakat sekitaran Kanal Banten Lama.

Pada saat peninjauan langsung dilapangan, penyebab terjadinya banjir dikawasan tersebut disebabkan terjadinya penyempitan akibat banyaknya bangunan liar yang berada dibantaran kanal.

“Kami mendukung dengan rencana Pemkot Serang akan mengembalikan lagi kanal tersebut, kan awalnya 14 sampai 17 meter lebarnya, ternyata sekarang menjadi 1 meter akibat banyak bangunan,” katanya saat ditemui diruang kerjanya, Kamis 15 Januari 2026.

Karena, lanjut dia, Kawasan Banten Lama tersebut salah satu ikon wisata ziarah Kota Serang yang terkenal hingga mancanegara.

“Jadi kalau tidak ditangani secara serius dan cepat akan mengakibatkan pengurangan wisata,” ungkapnya.

Oleh karena itu, Pemkot Serang harus segera melakukan penertiban bangunan liar yang berada di Kanal Banten Lama.

Atas dasar itu juga, Muji Rohman menyarankan kepada pemkot Serang untuk melakukan pendataan bangunan liar. Karena, bangunan tersebut ada yang memiliki akta kepemilikan.

“Bangunan tersebut informasinya ada yang sudah memiliki akta kepemilikan, seperti AJB bahkan sertifikat tanah,” jelasnya.

Atas dasar itu, agar tidak ada yang dirugikan terkait bangunan yang berada di Kanal Banten Lama. Muji Rohman menyarankan Pemkot Serang harus ada pendampingan dari Kejaksaan.

“Pemkot Serang harus minta pendampingan Kejaksaan untuk melihat surat-surat keabsahannya. Betul atau tidak itu surat-suratnya, agar tidak ada yang dirugikan,” katanya.

“Kalau memang itu benar atau sah akta kepemilikan tanahnya Pemkot Serang harus ada apresial,” tandasnya.

Berdasarkan data yang dihimpun, kuota peserta PBI BPJS Kesehatan di Kota Serang saat ini baru mencapai 73% atau 563.689 jiwa. Sementara, target yang harus dipenuhi untuk menyandang status UHC Prioritas adalah 762.008 jiwa. Artinya, masih ada defisit sekitar 51.000 peserta yang perlu dipenuhi.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Serang, Muhammad Ibra Gholibi, mengonfirmasi bahwa pihaknya masih memerlukan sekitar 51.000 peserta tambahan guna mengejar target tersebut. “Kita masih butuh kurang lebih 51 ribu jiwa untuk mencapai UHC, atau sekitar 7% lagi,” jelas Ibra dalam keterangannya di kantornya, Kamis (8/1/2026).

Untuk mencapainya, Dinsos Kota Serang tengah berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk BPJS Kesehatan, Pemerintah Provinsi Banten, dan pemerintah pusat. Langkah strategis yang diambil antara lain mengaktifkan kembali peserta BPJS yang status kepesertaannya tidak aktif atau tertunggak, serta menambah kuota peserta PBI yang sebelumnya sekitar 63.000 jiwa.

“Kita berkolaborasi dengan BPJS untuk mengaktifkan kembali peserta yang non-aktif atau tunggakan. Selain itu, kuota peserta PBI juga akan ditingkatkan, dari 63 ribu bisa ditambah 10 hingga 20 ribu peserta lagi,” papar Ibra.

Manfaat UHC Prioritas bagi Warga Serang

Salah satu keuntungan utama jika Kota Serang berhasil meraih predikat UHC Prioritas adalah pelayanan BPJS Kesehatan dapat digunakan langsung pada hari yang sama, tanpa harus menunggu masa aktif 14 hari seperti yang berlaku pada sistem non-prioritas.

“Warga yang sakit dan ingin menggunakan layanan BPJS PBI bisa langsung aktif. Cukup bawa KTP, saat itu juga bisa berobat. Ini juga berlaku untuk peserta BPJS mandiri,” tandas Ibra.

Kebutuhan Anggaran dan Harapan Ke Depan

Di sisi anggaran, Dinsos Kota Serang memperkirakan perlu tambahan dana sekitar Rp5 hingga 10 miliar untuk mengcover peserta PBI dan mendukung pencapaian target UHC Prioritas.

Saat ini, pembahasan mengenai pendanaan dan strategi percepatan masih terus dilakukan bersama BPKAD, Dinas Kesehatan, dan BPJS Kesehatan. Ibra menyampaikan harapannya agar Kota Serang dapat segera meraih predikat UHC Prioritas, paling tidak pada semester awal tahun ini.

“Harapan kami, di semester awal tahun ini sudah ada penambahan kuota, upaya pengaktifan peserta mandiri dari BPJS, serta tambahan kuota dari provinsi dan pusat,” pungkasnya.

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, Kota Serang adalah kabupaten kota yang pertama melakukan penerapan manajemen talenta di Provinsi Banten.

Dikatakan dia, manajemen talenta ini adalah untuk memilih pejabat secara objektif berdasarkan kinerja terbaik untuk duduk dalam jabatan dalam rangka menjalankan visi misi kepala daerah.

“Ini sangat penting, guna nya untuk menghindari intervensi politik. Kita menuju profesionalisme dan objektifitas,” katanya kepada awak media seusai menghadiri launching manajemen talenta Pemkot Serang.

“Siapa berkinerja terbaik, yang mampu melaksanakan visi misi, itulah yang akan didudukan dalam jabatan,” sambungnya.

Pihaknya juga mendorong, dari lima kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Banten untuk segera menerapkan manajemen talenta di bulan Juni 2026.

“Kalau Kota Tangerang lebih dulu menerapkan manajemen talenta pada saat KASN, kalau lima kabupaten kota akan menerapkan manajemen talenta dibulan Juni. Tapi ada satu akan dilaksanakan dibulan Februari ini,” jelasnya.

Ia menargetkan, pada tahun 2026 ini, 100 persen Provinsi Banten bisa menerapkan manajemen talenta semua.

“Kalau ini bisa dilakukan, satu-satunya provinsi se-Indonesia yang seluruhnya menerapkan manajemen talenta,” ungkapnya.

Diungkapkan dia, jika ada daerah yang tidak menerapkan manajemen talenta itu akan rugi sendiri. Karena, untuk memilih pejabat membutuhkan waktu yang panjang dan biaya yang tinggi.

“Kalau ini (manajemen talenta) bisa lebih cepat dan biayanya lebih efesiensi,” katanya.

Sedangkan untuk pengawasan sendiri pihaknya menggunakan by sistem yakni ASN Digital dan Simata.

“Kita monitor didalam sistem, jadi pergerakan sistem kariernya akan nampak di BKN,” jelasnya.

Sementara itu, Walikota Serang Budi Rustandi menambahkan bahwa, manajemen talenta ini upaya salah satu dari birokrasi yang transfaran.

“Nanti kedepannya kita akan melakukan terkait perubahan birokrasi yang mana tolak ukurnya adalah kinerja. Ini sangat bagus sekali memang keperluan dan kepentingan dari pada seorang kepala daerah yang memang ingin pemerintahannya bersih, birokrasi bagus dan pencapaian terkait pelayanan publik yang lebih baik lagi. Dan lebih efesien juga,” katanya.