Pihak legislatif menekankan pentingnya pengawasan ketat mengingat kompleksitas pekerjaan fisik yang akan dilakukan.

​Muji menjelaskan bahwa anggaran tersebut semula direncanakan sebesar 50 Miliar Rupiah. Namun, terjadi penyesuaian anggaran di mana 5 Miliar Rupiah dialokasikan ke Disparpora Kota Serang untuk pembangunan Gelanggang Olahraga (GOR).

​”Kalau yang kami bahas itu adalah alun-alun, dianggarkan hampir 45 Miliar. Tadinya awal 50 Miliar, tapi karena pembangunan GOR ada di Disparpora, maka 5 Miliar diberikan ke situ,” ujar Muji Rohman, Jumat Petang, 20 Februari 2026, di Royal Baroe.

Pihak ​DPRD Kota Serang mengaku sempat bersikap tegas terhadap Pemkot Serang terkait dokumen perencanaan. Muji menegaskan bahwa pihaknya sempat tidak akan mengesahkan anggarannya di APBD 2026 jika dokumen Detail Engineerimh Design (DED) tidak segera dipenuhi.

“DED itu adalah syarat dari program yang dicanangkan. Saya ingatkan Pak Wali Kota waktu itu, lima hari sebelum ketuk palu, kalau tidak ada DED maka DPRD tidak akan mengesahkan. Akhirnya dokumen tersebut diberikan melalui pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang” jelasnya.

​Selain masalah dokumen, Muji juga menyoroti jadwal proses lelang atau tender proyek. Ia menyayangkan informasi dari Sekda Kota Serang yang menyebut lelang baru akan dimulai pada bulan Maret, padahal DPRD meminta proses tersebut sudah berjalan sejak Februari.

​Menurutnya, sinkronisasi jadwal antara Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Dinas Pekerjaan Umum (PUPR) sangat krusial karena proyek ini bukan sekadar pembangunan fisik biasa.

​”Pekerjaan ini sangat rumit. Bukan hanya membangun jalan atau pagar, tapi mencakup drainase, interior, hingga sistem elektrikal atau kelistrikan. Kami minta bulan Februari ini sudah mulai agar hasilnya sesuai keinginan masyarakat dan pemerintah,” tambah Muji.

Politisi Golkar itu juga mengingatkan agar proses revitalisasi tetap memperhatikan nilai-nilai historis di kawasan Alun-alun. Ia meminta pemerintah memastikan tidak ada situs budaya atau peninggalan bersejarah yang dihilangkan dalam proses pembangunan tersebut.

​Untuk mengawal proyek ini, DPRD melalui Komisi IV akan melakukan rapat koordinasi intensif dengan Dinas PU guna melakukan monitoring dan pengawasan melekat di lapangan.

Acara yang melibatkan perwakilan dari lima agama tersebut dinilai sebagai cerminan kuatnya persatuan di  Kota Serang.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Serang, Suradi, mengatakan semangat toleransi lintas agama merupakan aset berharga yang harus terus dipertahankan.

Menurutnya perbedaan keyakinan bukan menjadi penghalang, melainkan kekuatan untuk membangun daerah.

“Inilah yang perlu kita pertahankan dan tindak lanjuti. Keberadaan persatuan melalui toleransi beragama sangat luar biasa. Ini membuktikan bahwa Kota Serang, meskipun kita berbeda agama, tujuanya tetap satu, membangun Kota Serang,” ujar Suradi.

​Menanggapi rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Serang untuk memfasilitasi kegiatan serupa bagi lima agama dimasa mendatang, Ketua Fraksi PDI Perjuangan  DPRD Kota Serang itu menegaskan bahwa sinergi antara pihak eksekutif dan legislatif sangat krusial.

​Ia menyoroti peran penting Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) dalam mengawal kerukunan ini.

Suradi memastikan bahwa DPRD akan memberikan dukungan penuh, terutama dari sisi penganggaran.

​”Kegiatan seperti ini sangat dibutuhkan, bahkan diharuskan. Tanpa perjuangan dari sisi anggaran dan dana, hal-hal besar seperti ini mustahil bisa terselenggara secara maksimal,” jelasnya.

​Suradi berharap kegiatan Kirab Toleransi dapat diperluas jangkauannya di masa depan. Hal ini penting untuk menjaga kondusifitas wilayah agar tetap aman dan damai.

​”Lembaga DPRD wajib mendukung agar kegiatan ini terselenggara lebih baik lagi. Salah satu kunci kondusifitas daerah adalah adanya unsur persatuan dan kesatuan di antara berbagai macam agama. Itulah yang harus kita jaga,” pungkasnya.

Ketua DPC Partai Gerindra Kota Serang Budi Rustandi berencana menerapkan strategi berbasis data dan survei dalam menempatkan tokoh-tokoh potensial di setiap daerah pemilihan (Dapil).

“Tahun 2029, saya targetkan Gerindra meraih kursi Ketua DPRD Kota Serang. Itu wajib. Kita akan pakai strategi survei agar penempatan kader tepat sasaran,” tegas Budi Rustandi saat menghadiri tasyakuran peringatan HUT Partai Gerindra ke 18 tingkat DPC Gerindra Kota Serang, Minggu 8 Februari 2026.

Pada Pileg 2014, Gerindra Kota Serang meraih 5 kursi di DPRD Kota Serang, dibawah Golkar, Nasdem, Demokrat dan PKS.
Budi memberikan instruksi tegas kepada seluruh kadernya untuk tetap solid dan bergerak nyata di tengah masyarakat. Menurutnya pergerakan kader harus selaras dengan instruksi Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto.

“Saya mengajak seluruh kader untuk berpartisipasi aktif mendukung program pusat dari Pak Prabowo, program provinsi dari Pak Andra Soni, hingga program di tingkat kota. Kader bertugas mengedukasi masyarakat agar Gerindra tetap berjuang bersama rakyat,” jelas Budi.

Wakil Ketua DPC Partai Gerindra Kota Serang, Bilal mengaku siap memenangkan kursi Ketua DPRD Kota Serang pada Pileg 2029.
“Kita siap menjalankan intruksi ketua, kita akan menangkan Pileg 2029 nanti agar menjadi Ketua pada DPRD Kota Serang,” katanya.
Diperingatan HUT ke 18 Tahun, DPC Gerindra Kota Serang memberikan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni kepada lima warga di Kota Serang, masing – masing bantuan Rp15 juta per rumah.

Selain memberikan bantuan RTLH, pihaknya juga akan membuat Pos Kesehatan Merah Putih, bakti sosial dengan memberikan 1000 paket sembako dan membersihkan rumah ibadah.

“Rangkaian HUT Partai Gerindra ini dari mulai tanggal 6 Februari hingga menjelang bulan puasa ramadhan. Jadi sebelum bulan puasa kita bersih-bersih rumah ibadah,” jelas Bilal yang juga ketua Panitia.

Muji menegaskan perlunya pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) agar pengelolaan kawasan tersebut memiliki komando yang jelas dan terpusat.
​Menurut Muji, kehadiran UPTD sangat krusial agar komunikasi dalam pengelolaan pasar tidak tumpang tindih lintas sektoral. Dengan adanya satu wadah khusus, evaluasi dan penataan pedagang hingga fasilitas umum dapat dilakukan dengan kekuasaan penuh oleh pemerintah.

​”Pemerintah Kota Serang harus memiliki kekuasaan penuh disitu untuk menata dan mengevaluasi keberadaan Pasar Royal Baroe. Segera bentuk UPT agar komunikasi fokus, satu pintu, dan tidak berlintas-lintas,” ujar Muji Rohman saat memberikan tanggapan terkait perkembangan kawasan ekonomi tersebut, Jumat, 6 Februari 2026.

Muji menilai potensi ekonomi di Royal Baroe sudah berjalan sangat baik. Namun, kawasan ini perlu dipoles lebih serius agar bisa menjadi salah satu ikon Kota Serang, sekaligus menjadi destinasi pariwisata lokal yang menunjang perputaran uang di masyarakat.

​”Kita ingin menjadikan Royal ini ikon Kota Serang. Selain menunjang ekonomi, ini juga momentum bagi masyarakat untuk memiliki tempat rekreasi yang murah dan dekat. Tapi syaratnya, penataan harus dikedepankan,” tambahnya.

​Terkait teknis pelaksanaan, Muji Rohman mengusulkan agar jajaran Pemkot Serang segera merapatkan pembagian tugas ini. Ia menekankan perlunya kejelasan apakah pengelolaan Royal Baroe akan berada di bawah naungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan atau Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga.

​Meskipun melibatkan berbagai pihak seperti Satpol PP untuk ketertiban dan Dinas Perhubungan untuk pengaturan lalu lintas, Muji menegaskan bahwa peran mereka hanyalah pelengkap koordinasi.

​”Kewenangannya harus jelas, apakah di DinkopUKMperindag atau Disparpora. Satpol PP dan Dishub itu bagian pelengkap koordinasi saja. Intinya, pemerintah harus siap menyiapkan siapa yang diberikan kewenangan penuh oleh Pak Wali Kota melalui UPTD tersebut,” pungkasnya.

Hal tersebut agar kawasan Banten Lama, Kota Serang tidak terjadi lagi banjir pada saat curah hujan tinggi.

Diketahui bahwa, Pemkot Serang saat ini tengah melakukan sosialisasi untuk normalisasi kepada masyarakat sekitaran Kanal Banten Lama.

Pada saat peninjauan langsung dilapangan, penyebab terjadinya banjir dikawasan tersebut disebabkan terjadinya penyempitan akibat banyaknya bangunan liar yang berada dibantaran kanal.

“Kami mendukung dengan rencana Pemkot Serang akan mengembalikan lagi kanal tersebut, kan awalnya 14 sampai 17 meter lebarnya, ternyata sekarang menjadi 1 meter akibat banyak bangunan,” katanya saat ditemui diruang kerjanya, Kamis 15 Januari 2026.

Karena, lanjut dia, Kawasan Banten Lama tersebut salah satu ikon wisata ziarah Kota Serang yang terkenal hingga mancanegara.

“Jadi kalau tidak ditangani secara serius dan cepat akan mengakibatkan pengurangan wisata,” ungkapnya.

Oleh karena itu, Pemkot Serang harus segera melakukan penertiban bangunan liar yang berada di Kanal Banten Lama.

Atas dasar itu juga, Muji Rohman menyarankan kepada pemkot Serang untuk melakukan pendataan bangunan liar. Karena, bangunan tersebut ada yang memiliki akta kepemilikan.

“Bangunan tersebut informasinya ada yang sudah memiliki akta kepemilikan, seperti AJB bahkan sertifikat tanah,” jelasnya.

Atas dasar itu, agar tidak ada yang dirugikan terkait bangunan yang berada di Kanal Banten Lama. Muji Rohman menyarankan Pemkot Serang harus ada pendampingan dari Kejaksaan.

“Pemkot Serang harus minta pendampingan Kejaksaan untuk melihat surat-surat keabsahannya. Betul atau tidak itu surat-suratnya, agar tidak ada yang dirugikan,” katanya.

“Kalau memang itu benar atau sah akta kepemilikan tanahnya Pemkot Serang harus ada apresial,” tandasnya.