Tercatat, jumlah pencari kerja yang belum terserap mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, meskipun belum mencapai angka yang signifikan.

​Berdasarkan data yang dipaparkan bersumber dari data Badan Pusat Statistik Kota Serang, jumlah pengangguran terbuka di Kota Serang saat ini mencapai 26.008  atau sekitar 6,95%.

Angka ini menunjukkan tren positif jika dibandingkan dengan tahun 2024 yang berada di angka 26.686 orang atau 7,12%.

​”Ini memang menurun dari tahun lalu, tapi penurunannya tidak terlalu signifikan. Kita masih menghadapi berbagai keterbatasan, terutama dari sisi anggaran,” ujar kepala Disnakertrans Kota Serang Mochamad Poppy Nopriadi, Selasa 3 Maret 2026.

Pihak Disnakertrans Kota Serang menyebutkan bahwa keterbatasan anggaran pemerintah daerah menjadi salah satu faktor yang membuat penyerapan tenaga kerja belum berjalan optimal.

Meski demikian, sejumlah langkah strategis tetap dijalankan untuk menekan angka pengangguran, diantaranya pelatihan berbasis kompetensi, Melalui Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja (Penta), Disnakertrans memfasilitasi warga Kota Serang bekerja di luar daerah, Mendorong pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke luar negeri secara resmi bagi masyarakat yang berminat.

​”Kami terus berupaya melalui pelatihan-pelatihan dan memfasilitasi penempatan kerja, baik didalam negeri maupun pengiriman PMI ke luar negeri, agar angka pengangguran terus berkurang setiap tahunnya,” tutup Poppy.

​Kepala Disnakertrans Kota Serang, Mochamad Poppy Nopriadi, mengatakan pembukaan posko tindak lanjut dari Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan dan instruksi Walikota Serang Budi Rustandi.

​”Posko Pengaduan THR resmi kami buka per hari ini (2 maret 2026). Tujuannya untuk memfasilitasi tenaga kerja yang mengalami kendala, baik THR yang tidak dibayarkan, terlambat, maupun jumlah yang tidak sesuai ketentuan,” ujar Poppy, Senin 2 maret 2026.

​Poppy menegaskan bahwa sesuai aturan pemerintah, perusahaan wajib membayarkan THR paling lambat tujuh hari sebelum hari raya (H-7), dan pembayaran harus dilakukan penuh tidak boleh dicicil.

​”THR ini sifatnya wajib dan harus kontan. Kami mengimbau perusahaan mematuhi ini demi menjaga kondusifitas lingkungan kerja. Jika ada yang melanggar, sanksi administratif hingga pembatasan kegiatan usaha menanti,” tambahnya.

​Kepala Bidang Hubungan Industrial (HI) dan Jaminan Sosial Disnakertrans Kota Serang, Nani Sumarni, menjelaskan, pihaknya menghimbau kepada perusahaan di Kota Serang agar membayarkan THR pada H-14 lebaran.

​”Paling lambat memang H-7, tapi kami imbau H-14 sudah diberikan agar pekerja lebih tenang. Untuk besarannya, pekerja di atas satu tahun wajib menerima satu bulan gaji penuh. Sedangkan di bawah satu tahun, perhitungannya proporsional yaitu masa kerja dibagi 12 dikali upah bulanan,” jelas Nani.

​Posko yang berlokasi di Kantor Disnakertrans Kota Serang Jalan Jenderal Soedirman, Kota Serang akan disiagakan dengan petugas piket selama jam kerja.

​”Masyarakat bisa datang langsung. Kami siapkan buku aduan yang mencatat identitas pelapor dan perusahaan yang diadukan. Setiap aduan akan kami tindak lanjuti dengan mendatangi perusahaan terkait untuk mediasi,” kata Nani

​Jika dalam proses mediasi ditemukan pelanggaran berat atau perusahaan tetap membandel, Disnakertrans Kota Serang akan berkoordinasi dengan pengawas dari Disnaker Provinsi Banten untuk tindakan hukum lebih lanjut.

​Posko ini rencananya akan terus dibuka hingga tujuh hari setelah lebaran (H+7) untuk mengantisipasi adanya laporan yang masuk pasca-hari raya.

Hingga saat ini, pihak Disnakertrans menyebut belum ada laporan masuk dan berharap kondisi tahun 2026 tetap kondusif seperti tahun-tahun sebelumnya.

​Wali Kota Serang Budi Rustandi mengatakan, aturan ini merupakan harga mati. Budi telah menginstruksikan Sekretaris Daerah (Sekda) untuk segera merampungkan payung hukum tersebut agar investasi yang masuk ke Kota Serang berdampak langsung pada kesejahteraan warganya.

​”Instruksi kepada Pak Sekda agar segera dirumuskan di bagian hukum karena kita finalisasi. Sedikit lagi. 80 persen wajib warga Kota Serang. 80 persen wajib itu!” tegas Budi Rustandi, Selasa, 24 Februari 2026.

Menurut Budi logika pembangunan yang diusungnya sangat sederhana, menarik investasi sebanyak-banyaknya untuk menciptakan lapangan kerja.

Dengan terserapnya tenaga kerja lokal, maka angka pengangguran akan menurun, yang secara otomatis berdampak pada penurunan angka kemiskinan.

​Ia pun memberikan peringatan keras kepada pihak-pihak yang mencoba menghambat masuknya investasi ke Kota Serang.

​”Makanya siapapun ada oknum yang menghalangi investasi, termasuk untuk mengurangi angka pengangguran, saya garda terdepan! Yang menghalangi kemajuan Kota Serang ya”, tambah Budi dengan nada bicara tegas.

​Salah satu poin krusial dalam aturan baru ini menurutnya adalah pembenahan sistem rekrutmen. Budi Rustandi mengungkapkan kekesalannya terhadap maraknya praktik pungutan liar (pungli) yang membebani pencari kerja.

Ia bahkan mengaku banyak menerima laporan langsung dari kerabat dan kawan  -kawannya  mengenai tarif masuk kerja yang mencapai puluhan juta rupiah.

​”Ini bukan katanya, saya sendiri merasakan. Teman-teman saya, kalau anaknya mau kerja orang tidak mampu itu harus bayar sekian juta, bahkan ada yang puluhan juta untuk masuk ke luar daerah Kota Serang. Makanya miris,” ungkapnya.

​Untuk memberantas oknum pungli tersebut, ke depannya seluruh proses rekrutmen tenaga kerja di perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Serang, seperti di wilayah Walantaka dan Kasemen, akan dilakukan melalui sistem satu pintu Disnakertrans Kota Serang.

​”Nanti semuanya satu pintu di Disnaker untuk menghindari para pungli. Saya ingin menciptakan lapangan pekerjaan sendiri di kota saya agar saya bisa pantau sendiri. Kita ingin sama-sama berantas oknum pungli rekrutmen tenaga kerja. Benci saya!” pungkasnya.

​Setelah proses di Bagian Hukum selesai, Pemkot Serang berencana segera memanggil para investor untuk melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) guna memastikan aturan 80 persen tenaga kerja lokal ini berjalan efektif di lapangan.