Tercatat, jumlah pencari kerja yang belum terserap mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, meskipun belum mencapai angka yang signifikan.

​Berdasarkan data yang dipaparkan bersumber dari data Badan Pusat Statistik Kota Serang, jumlah pengangguran terbuka di Kota Serang saat ini mencapai 26.008  atau sekitar 6,95%.

Angka ini menunjukkan tren positif jika dibandingkan dengan tahun 2024 yang berada di angka 26.686 orang atau 7,12%.

​”Ini memang menurun dari tahun lalu, tapi penurunannya tidak terlalu signifikan. Kita masih menghadapi berbagai keterbatasan, terutama dari sisi anggaran,” ujar kepala Disnakertrans Kota Serang Mochamad Poppy Nopriadi, Selasa 3 Maret 2026.

Pihak Disnakertrans Kota Serang menyebutkan bahwa keterbatasan anggaran pemerintah daerah menjadi salah satu faktor yang membuat penyerapan tenaga kerja belum berjalan optimal.

Meski demikian, sejumlah langkah strategis tetap dijalankan untuk menekan angka pengangguran, diantaranya pelatihan berbasis kompetensi, Melalui Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja (Penta), Disnakertrans memfasilitasi warga Kota Serang bekerja di luar daerah, Mendorong pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke luar negeri secara resmi bagi masyarakat yang berminat.

​”Kami terus berupaya melalui pelatihan-pelatihan dan memfasilitasi penempatan kerja, baik didalam negeri maupun pengiriman PMI ke luar negeri, agar angka pengangguran terus berkurang setiap tahunnya,” tutup Poppy.

​Kepala Disnakertrans Kota Serang, Mochamad Poppy Nopriadi, mengatakan pembukaan posko tindak lanjut dari Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan dan instruksi Walikota Serang Budi Rustandi.

​”Posko Pengaduan THR resmi kami buka per hari ini (2 maret 2026). Tujuannya untuk memfasilitasi tenaga kerja yang mengalami kendala, baik THR yang tidak dibayarkan, terlambat, maupun jumlah yang tidak sesuai ketentuan,” ujar Poppy, Senin 2 maret 2026.

​Poppy menegaskan bahwa sesuai aturan pemerintah, perusahaan wajib membayarkan THR paling lambat tujuh hari sebelum hari raya (H-7), dan pembayaran harus dilakukan penuh tidak boleh dicicil.

​”THR ini sifatnya wajib dan harus kontan. Kami mengimbau perusahaan mematuhi ini demi menjaga kondusifitas lingkungan kerja. Jika ada yang melanggar, sanksi administratif hingga pembatasan kegiatan usaha menanti,” tambahnya.

​Kepala Bidang Hubungan Industrial (HI) dan Jaminan Sosial Disnakertrans Kota Serang, Nani Sumarni, menjelaskan, pihaknya menghimbau kepada perusahaan di Kota Serang agar membayarkan THR pada H-14 lebaran.

​”Paling lambat memang H-7, tapi kami imbau H-14 sudah diberikan agar pekerja lebih tenang. Untuk besarannya, pekerja di atas satu tahun wajib menerima satu bulan gaji penuh. Sedangkan di bawah satu tahun, perhitungannya proporsional yaitu masa kerja dibagi 12 dikali upah bulanan,” jelas Nani.

​Posko yang berlokasi di Kantor Disnakertrans Kota Serang Jalan Jenderal Soedirman, Kota Serang akan disiagakan dengan petugas piket selama jam kerja.

​”Masyarakat bisa datang langsung. Kami siapkan buku aduan yang mencatat identitas pelapor dan perusahaan yang diadukan. Setiap aduan akan kami tindak lanjuti dengan mendatangi perusahaan terkait untuk mediasi,” kata Nani

​Jika dalam proses mediasi ditemukan pelanggaran berat atau perusahaan tetap membandel, Disnakertrans Kota Serang akan berkoordinasi dengan pengawas dari Disnaker Provinsi Banten untuk tindakan hukum lebih lanjut.

​Posko ini rencananya akan terus dibuka hingga tujuh hari setelah lebaran (H+7) untuk mengantisipasi adanya laporan yang masuk pasca-hari raya.

Hingga saat ini, pihak Disnakertrans menyebut belum ada laporan masuk dan berharap kondisi tahun 2026 tetap kondusif seperti tahun-tahun sebelumnya.

Memasuki hari kedua, aksi ini difokuskan di wilayah Kelurahan Unyur, Kecamatan Serang, Kota Serang, Kawasan pintu masuk perumahan Bumi Agung Permai I.

​Kegiatan ini merupakan langkah responsif menyusul terjadinya genangan air dan banjir dititik tersebut akibat saluran drainase yang tersumbat oleh tumpukan sampah.

Kabid Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Bencana BPBD Kota Serang, Muhlisin mengatakan aksi bersih-bersih tersebut merupakan wujud nyata dari program yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto, yaitu Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, dan Indah).

​”Kegiatan ini kami kolaborasikan dengan program ‘Ngabubur Sumsum’ dari Pemerintah Provinsi Banten. Fokus kita adalah memastikan saluran air di lingkungan Unyur kembali berfungsi normal agar tidak terjadi genangan saat hujan turun,” ujar Muhlisin, Kamis, 26 Februari 2026.

​Setelah menyisir saluran drainase disekitar kawasan tersebut, petugas berhasil mengangkut volume sampah yang cukup besar.

Terlihat deretan gerobak sorong penuh dengan sampah domestik yang sebelumnya menyumbat aliran air.

​”Hari ini kita sudah selesai melaksanakan kegiatan. Ini adalah hasil sampah yang berhasil kita kumpulkan dari saluran-saluran di lingkungan Unyur,” tambahnya sambil menunjukkan hasil kerja tim dilapangan.

​Aksi ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat sekitar untuk tidak membuang sampah ke saluran air demi menjaga kenyamanan dan keamanan lingkungan dari ancaman banjir.

​Wali Kota Serang Budi Rustandi mengatakan, aturan ini merupakan harga mati. Budi telah menginstruksikan Sekretaris Daerah (Sekda) untuk segera merampungkan payung hukum tersebut agar investasi yang masuk ke Kota Serang berdampak langsung pada kesejahteraan warganya.

​”Instruksi kepada Pak Sekda agar segera dirumuskan di bagian hukum karena kita finalisasi. Sedikit lagi. 80 persen wajib warga Kota Serang. 80 persen wajib itu!” tegas Budi Rustandi, Selasa, 24 Februari 2026.

Menurut Budi logika pembangunan yang diusungnya sangat sederhana, menarik investasi sebanyak-banyaknya untuk menciptakan lapangan kerja.

Dengan terserapnya tenaga kerja lokal, maka angka pengangguran akan menurun, yang secara otomatis berdampak pada penurunan angka kemiskinan.

​Ia pun memberikan peringatan keras kepada pihak-pihak yang mencoba menghambat masuknya investasi ke Kota Serang.

​”Makanya siapapun ada oknum yang menghalangi investasi, termasuk untuk mengurangi angka pengangguran, saya garda terdepan! Yang menghalangi kemajuan Kota Serang ya”, tambah Budi dengan nada bicara tegas.

​Salah satu poin krusial dalam aturan baru ini menurutnya adalah pembenahan sistem rekrutmen. Budi Rustandi mengungkapkan kekesalannya terhadap maraknya praktik pungutan liar (pungli) yang membebani pencari kerja.

Ia bahkan mengaku banyak menerima laporan langsung dari kerabat dan kawan  -kawannya  mengenai tarif masuk kerja yang mencapai puluhan juta rupiah.

​”Ini bukan katanya, saya sendiri merasakan. Teman-teman saya, kalau anaknya mau kerja orang tidak mampu itu harus bayar sekian juta, bahkan ada yang puluhan juta untuk masuk ke luar daerah Kota Serang. Makanya miris,” ungkapnya.

​Untuk memberantas oknum pungli tersebut, ke depannya seluruh proses rekrutmen tenaga kerja di perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Serang, seperti di wilayah Walantaka dan Kasemen, akan dilakukan melalui sistem satu pintu Disnakertrans Kota Serang.

​”Nanti semuanya satu pintu di Disnaker untuk menghindari para pungli. Saya ingin menciptakan lapangan pekerjaan sendiri di kota saya agar saya bisa pantau sendiri. Kita ingin sama-sama berantas oknum pungli rekrutmen tenaga kerja. Benci saya!” pungkasnya.

​Setelah proses di Bagian Hukum selesai, Pemkot Serang berencana segera memanggil para investor untuk melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) guna memastikan aturan 80 persen tenaga kerja lokal ini berjalan efektif di lapangan.

Pihak legislatif menekankan pentingnya pengawasan ketat mengingat kompleksitas pekerjaan fisik yang akan dilakukan.

​Muji menjelaskan bahwa anggaran tersebut semula direncanakan sebesar 50 Miliar Rupiah. Namun, terjadi penyesuaian anggaran di mana 5 Miliar Rupiah dialokasikan ke Disparpora Kota Serang untuk pembangunan Gelanggang Olahraga (GOR).

​”Kalau yang kami bahas itu adalah alun-alun, dianggarkan hampir 45 Miliar. Tadinya awal 50 Miliar, tapi karena pembangunan GOR ada di Disparpora, maka 5 Miliar diberikan ke situ,” ujar Muji Rohman, Jumat Petang, 20 Februari 2026, di Royal Baroe.

Pihak ​DPRD Kota Serang mengaku sempat bersikap tegas terhadap Pemkot Serang terkait dokumen perencanaan. Muji menegaskan bahwa pihaknya sempat tidak akan mengesahkan anggarannya di APBD 2026 jika dokumen Detail Engineerimh Design (DED) tidak segera dipenuhi.

“DED itu adalah syarat dari program yang dicanangkan. Saya ingatkan Pak Wali Kota waktu itu, lima hari sebelum ketuk palu, kalau tidak ada DED maka DPRD tidak akan mengesahkan. Akhirnya dokumen tersebut diberikan melalui pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang” jelasnya.

​Selain masalah dokumen, Muji juga menyoroti jadwal proses lelang atau tender proyek. Ia menyayangkan informasi dari Sekda Kota Serang yang menyebut lelang baru akan dimulai pada bulan Maret, padahal DPRD meminta proses tersebut sudah berjalan sejak Februari.

​Menurutnya, sinkronisasi jadwal antara Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Dinas Pekerjaan Umum (PUPR) sangat krusial karena proyek ini bukan sekadar pembangunan fisik biasa.

​”Pekerjaan ini sangat rumit. Bukan hanya membangun jalan atau pagar, tapi mencakup drainase, interior, hingga sistem elektrikal atau kelistrikan. Kami minta bulan Februari ini sudah mulai agar hasilnya sesuai keinginan masyarakat dan pemerintah,” tambah Muji.

Politisi Golkar itu juga mengingatkan agar proses revitalisasi tetap memperhatikan nilai-nilai historis di kawasan Alun-alun. Ia meminta pemerintah memastikan tidak ada situs budaya atau peninggalan bersejarah yang dihilangkan dalam proses pembangunan tersebut.

​Untuk mengawal proyek ini, DPRD melalui Komisi IV akan melakukan rapat koordinasi intensif dengan Dinas PU guna melakukan monitoring dan pengawasan melekat di lapangan.

Meski adanya pemotongan anggaran, pembangunan infrastruktur dan program kemasyarakatan diklaim tetap berjalan sebagai pondasi awal kemajuan daerah.

​Wakil Wali Kota Serang Nur Agis Aulia,
mengungkapkan tahun pertama merupakan fase krusial untuk membangun pondasi pembangunan, ia menegaskan segala permasalahan daerah tidak bisa diselesaikan secara instan, namun progresnya sudah mulai dirasakan masyarakat.

​”Kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Tahun pertama ini pastinya bangun pondasi dulu, jadi tidak bisa langsung semuanya selesai. Tapi kita sudah on the track, tinggal bagaimana mengawal dan melanjutkan program-program lainnya ke depan,” ujarnya Jumat, 20 Februari 2026.

Agis menjelaskan, setidaknya ada 13 program Budi -Agis yang saat ini sudah berjalan. Salah satu realisasi yang dinantikan masyarakat ditahun ini adalah pembagian seragam sekolah gratis.

​”Untuk detail teknis pembangunan fisik dan program lainnya, datanya sudah diinventarisir di Bappeda. Yang jelas, hampir 13 program sudah berjalan. Beberapa bahkan direalisasikan tahun ini, seperti seragam buku gratis,” tambahnya.

​Ia juga mengklaim telah menerima respon positif dari tokoh masyarakat yang merasa puas dengan perubahan yang terjadi, sembari menitipkan pesan agar konsistensi pembangunan terus ditingkatkan.

​Sektor ketenagakerjaan juga menjadi perhatian serius. Pemkot Serang saat ini tengah melakukan pemetaan potensi lapangan kerja, baik dalam negeri melalui pembangunan kawasan industri dan penguatan Ekonomi Kreatif, maupun peluang diluar negeri.

​Agis mengungkapkan pihaknya telah menjajaki kerja sama dengan beberapa negara seperti Korea, Arab Saudi, Turki, Jerman, hingga Jepang. Khusus untuk Jepang, pada tahun 2025 tercatat sudah ada 30 warga yang diberangkatkan.

​”Di Jepang mereka bekerja diberbagai sektor, mulai dari perawat, kebun, hingga sektor hospitality seperti resepsionis hotel. Untuk tahun 2026, target kita minimal 100 orang bisa diberangkatkan,” jelasnya.

Agis menekankan keterbatasan APBD tidak boleh menjadi penghalang untuk menjalankan program pendampingan tenaga kerja ke luar negeri. Ia mendorong adanya kolaborasi dan inovasi pendanaan diluar skema pemerintah.

​”PR kita adalah melakukan inovasi kreatifitas untuk membuka peluang penganggaran non APBD. Jadi, ada anggaran atau tidak ada anggaran, program harus tetap jalan terus demi masyarakat,” pungkasnya.

​Hasanudin mengungkapkan sebuah fakta menarik di mana berdasarkan pengamatannya diberbagai fasilitas kesehatan seperti Puskesmas dan Rumah Sakit, angka kunjungan pasien justru cenderung menurun selama bulan Ramadan.

Menurutnya, hal ini membuktikan bahwa puasa memberikan dampak positif bagi kesehatan tubuh.

​”Sama-sama kita ketahui Ramadan tiba, kalau saya lihat di Puskesmas dan Rumah Sakit pada umumnya, tingkat kesakitan biasanya agak menurun selama Ramadan karena puasa itu memang sehat,” ujar Hasanudin saat ditemui di sela-sela kegiatannya, Kamis, 19 Februari 2026.

​Meski puasa menyehatkan, Hasanudin mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi gangguan kesehatan, terutama masalah lambung dan pencernaan.

Ia menekankan pentingnya menjaga pola makan yang benar saat berbuka dan sahur sebagai langkah antisipasi.

“Segera batalkan puasa begitu waktu magrib tiba untuk mengembalikan energi tubuh, mengatur waktu sahur mendekati waktu imsak agar cadangan energi tetap maksimal selama beraktivitas disiang hari,” tutur Hasanudin.

Hasanudin mengingatkan agar tidak langsung menyantap makanan yang merangsang asam lambung saat perut masih kosong.

​”Saat berbuka, jangan dulu makan – makanan yang pedas atau yang asam. Itu salah. Perut yang kosong jika langsung dihantam makanan pedas dan asam akan merangsang pengeluaran asam lambung secara berlebihan, sehingga bisa memicu gangguan pencernaan,” tegasnya.

​Dengan menerapkan pola hidup sehat dan memperhatikan asupan makanan, diharapkan masyarakat Kota Serang dapat menjalankan ibadah puasa dengan lancar, kuat, dan tetap produktif.

Pengaturan jam kerja dilakukan agar pelaksanaan ibadah puasa tetap berjalan khusyuk tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Kepala BKPSDM Kota Serang, Murni, mengatakan jam kerja ASN selama Ramadan ditetapkan 35 jam per minggu, tidak termasuk waktu istirahat. Kebijakan ini berlaku bagi seluruh ASN di lingkungan Pemkot Serang.

“Jam kerja ASN Pemkot Serang selama bulan Ramadan ditetapkan 35 jam per minggu, di luar jam istirahat,” ujar Murni.

Murni menjelaskan, pengaturan tersebut telah memiliki dasar hukum. Pemkot Serang telah menerbitkan Surat Edaran Sekretaris Daerah Kota Serang Nomor: 800/41/BKPSDM/II/2026 tentang Penetapan Jam Kerja Selama Bulan Ramadan.

Surat edaran tersebut merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai ASN.

“Jadi pengaturan ini bukan kebijakan yang berdiri sendiri, tetapi menyesuaikan dengan regulasi dari pemerintah pusat,” jelasnya.

Untuk perangkat daerah dengan sistem lima hari kerja, yakni Senin hingga Jumat, jam masuk ASN ditetapkan pukul 08.00 WIB. Sementara jam pulang mengalami penyesuaian.

Pada hari Senin hingga Kamis, ASN pulang pukul 15.00 WIB dengan waktu istirahat pukul 12.00 hingga 12.30 WIB. Sedangkan pada hari Jumat, ASN pulang pukul 15.30 WIB dengan waktu istirahat lebih panjang, yakni pukul 12.00 hingga 13.00 WIB.

Murni mengatakan, pengurangan jam kerja tidak akan mengganggu pelayanan kepada masyarakat. BKPSDM memastikan seluruh perangkat daerah tetap menjalankan fungsi pelayanan secara optimal.

“Jam kerja disesuaikan tanpa mengurangi standar layanan. Untuk instansi pelayanan publik bisa menerapkan sistem shift atau pengaturan internal agar pelayanan tetap berjalan maksimal,” katanya.

Menurutnya, unit-unit pelayanan seperti kesehatan, administrasi kependudukan, dan layanan perizinan tetap diwajibkan menjaga kualitas dan kecepatan layanan meskipun dalam suasana Ramadan.

Ia mengatakan, pengawasan terhadap disiplin ASN tetap dilakukan sebagaimana hari kerja biasa. Kehadiran dan kinerja pegawai tetap menjadi perhatian pimpinan perangkat daerah masing-masing.

Ia juga mengingatkan, bulan Ramadan bukan menjadi alasan untuk menurunkan produktivitas. Sebaliknya, momen ini diharapkan menjadi ruang refleksi dan peningkatan kinerja.

“Melalui momentum Ramadan, kami berharap seluruh ASN tetap menjaga disiplin, integritas, serta semangat kerja,” kata Murni.
Ia berharap bulan suci ini menjadi kesempatan untuk meningkatkan produktivitas, etos kerja, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat, seiring dengan peningkatan keimanan dan ketakwaan.

Mengusung tema “Merawat Kebhinekaan, Meneguhkan Persaudaraan Lintas Agama Melalui Budaya”, kegiatan ini menjadi momentum istimewa dalam menyambut Ramadan 1447 H yang beriringan dengan Tahun Baru Imlek 2577/2026.

Lebih dari sekadar agenda budaya, perhelatan ini menjadi cerminan nyata satu tahun kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serang, Budi–Agis, dalam menjaga harmoni dan toleransi di Kota Serang.

Kirab berlangsung meriah. Perwakilan umat Islam, Hindu, Buddha, Kristen, dan Khonghucu tampil memukau dalam parade budaya lintas iman. Aneka busana adat, pertunjukan seni tradisional, hingga atraksi budaya memperlihatkan keberagaman yang hidup berdampingan secara damai di Kota Serang.

Ketua FKUB Kota Serang, KH Matin Syarkowi, menegaskan kegiatan ini bukan sekadar seremoni, melainkan penguatan identitas Kota Serang sebagai daerah majemuk yang rukun dan terbuka. Ia mengingatkan, sejarah panjang Kesultanan Banten telah membuktikan keterbukaan masyarakat Banten terhadap perbedaan sejak masa lampau. Kejayaan Pelabuhan Karangantu sebagai pelabuhan internasional menjadi bukti nyata bahwa masyarakat Banten telah lama hidup dalam harmoni dan interaksi lintas budaya.

“Sejak dahulu kala di Kesultanan Banten ini sudah hidup harmoni, saling memahami, dan saling mendukung. Itu bukti masyarakat Banten sangat terbuka,” ujarnya.

Menurutnya, keberagaman di Kota Serang bukan hanya realitas sosial, melainkan modal besar dalam membangun daerah yang maju dan berdaya saing. “Berbeda itu indah. Perbedaan justru menjadi potensi untuk kita bersatu,” ujarnya.

Wali Kota Serang Budi Rustandi mengatakan, keberagaman suku dan agama di Kota Serang sudah ada sejak dulu. Melalui kegiatan ini, menunjukkan sekaligus membuktikan bahwa masyarakat Kota Serang memiliki toleransi yang tinggi serta saling menghormati antar umat beragama.

“Alhamdulillah, acara ini lancar dan semua masyarakat dari berbagai suku dan agama ikut merayakan. Kita semua sama, warga Kota Serang, dan tidak memandang suku maupun agama, semua toleransi dan saling menghormati,” katanya.

Wakil Wali Kota Serang Nur Agis Aulia menegaskan kegiatan ini merupakan bukti nyata komitmen kepemimpinan Budi–Agis dalam melayani seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan agama, budaya, maupun ras.

“Ini adalah bukti nyata bahwa Pemkot melayani seluruh agama, seluruh budaya, seluruh ras. Kita tidak akan membedakan. Kita akan terus menjaga toleransi dan hubungan umat beragama di Kota Serang,” ujarnya.

Selama satu tahun kepemimpinan Budi–Agis, Pemerintah Kota Serang konsisten memfasilitasi aktivitas keagamaan dan budaya. Mulai dari dukungan penyediaan venue kegiatan, fasilitasi rumah ibadah, hingga penguatan komunikasi lintas iman melalui FKUB dan Badan Kesbangpol.

Tak hanya itu, wacana politik anggaran untuk mendukung program kerukunan umat beragama pun menjadi perhatian serius. Pemerintah Kota Serang berkomitmen mendorong dukungan anggaran agar kegiatan-kegiatan lintas iman dan budaya dapat terus berkembang secara berkelanjutan.

Lebih jauh, kegiatan kirab budaya ini juga menjadi bagian dari visi besar menjadikan Kota Serang sebagai kota event dan destinasi wisata religi serta budaya. Ia berkomitmen merapikan dan meningkatkan kualitas venue-venue publik agar dapat menjadi pusat kegiatan seni, budaya, musik, fashion, dan religi. Dengan penataan yang lebih baik, Kota Serang diharapkan mampu menarik kunjungan wisatawan sekaligus menggerakkan ekonomi lokal.

“Semangat ini sejalan dengan misi kepemimpinan Budi–Agis untuk membangun Kota Serang yang inklusif, toleran, dan berdaya saing. Harmoni bukan hanya slogan, tetapi diwujudkan melalui kebijakan dan dukungan nyata,” ujarnya.

Menurutnya Kirab dan Pentas Seni Budaya Lintas Iman ini menjadi simbol bahwa di tengah keberagaman, masyarakat Kota Serang tetap bersatu dalam semangat persaudaraan. Momentum Ramadan dan Imlek yang beriringan semakin mempertegas indahnya kebersamaan dalam perbedaan.

“Dengan fondasi sejarah yang kuat dan komitmen kepemimpinan yang inklusif, Kota Serang optimistis menjadi contoh praktik toleransi dan harmoni di Indonesia, kota yang merawat kebhinekaan untuk masa depan yang lebih maju,” ujarnya.(ADV)

Wakil Ketua DPRD Kota Serang, Roni Alfanto, mengungkapkan hasil reses di Dapil Serang 1 menunjukkan permintaan masyarakat yang masif terhadap penuntasan betonisasi jalan dan penataan drainase.

​”Begitu banyak aspirasi masuk, diantaranya permintaan betonisasi yang belum tuntas. Drainase diperumahan yang belum tertata minta segera dinormalisasi,” ujar Roni.

Roni juga menekankan solusi teknis terkait gorong-gorong di bawah jalan tol yang kerap memicu banjir di wilayah Bumi Agung I .
“Kita sampaikan ke Wali Kota agar segera ditindaklanjuti oleh OPD terkait. Untuk penganggaran, akan kita kawal masuk dalam Pokok Pikiran (Pokir) DPRD untuk alokasi tahun 2027,” tambahnya.

Wakil Ketua DPRD Hasan Basri memberikan catatan teknis mengenai pengendalian banjir. Menurutnya perlu ada peningkatan kapasitas gorong-gorong dari diameter 80 cm menjadi 2 meter untuk memperlancar debit air.

“Ada aspirasi agar dilakukan normalisasi sungai dan penataan embung di Banten Indah Permai sebelum proyek gorong-gorong dimulai. Kami juga mengusulkan pembuatan sodetan ke arah Sungai Cibanten, daerah Kidemang untuk memecah titik kumpul air,” jelas Hasan.

Wakil Ketua DPRD Farhan Azis menyoroti perlunya pergeseran fokus anggaran pada tahun 2027. Ia menilai, meski pembangunan proyek besar seperti Alun-alun memiliki dampak investasi,Pemkot Serang harus mulai mengerem program yang sifatnya hanya ekspresi simbolis dan kembali ke kebutuhan dasar warga.

“Masalah urban seperti sampah, banjir, dan kemacetan selalu repetisi setiap tahun. Di tahun 2027, kita akan dorong anggaran lebih besar ke drainase dan betonisasi. Kita minta Pemkot menurunkan tempo untuk proyek besar yang tidak langsung menyentuh masalah urban masyarakat,” tegas Farhan. ​

Wakil Wali Kota Serang, Nur Agis Aulia, menyatakan telah menginventarisir laporan reses DPRD Kota Serang. Agis mengakui perbaikan jalan dan PJU merupakan dua hal yang paling banyak dikeluhkan masyarakat di seluruh kecamatan. ​

“Terkait perbaikan jalan, kemungkinan besar dimulai Maret nanti untuk menghindari puncak musim hujan. Untuk PJU, melalui program ‘Serang Menyala’, kami memetakan ada sekitar 10.000 titik kebutuhan di Kota Serang,” ungkap Agis. ​

Agis menyebut realisasi pemasangan akan disesuaikan dengan kapasitas anggaran daerah. “Kita lihat skala prioritas dan kemampuan anggaran, teknis detailnya ada di Dinas Perhubungan dan dinas terkait lainnya,” tegas Agis.