Serang, radiusbanten.com – Pemkot Serang resmi melaunching penerapan manajemen talenta, Senin 5 Januari 2026.
Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, Kota Serang adalah kabupaten kota yang pertama melakukan penerapan manajemen talenta di Provinsi Banten.
Dikatakan dia, manajemen talenta ini adalah untuk memilih pejabat secara objektif berdasarkan kinerja terbaik untuk duduk dalam jabatan dalam rangka menjalankan visi misi kepala daerah.
“Ini sangat penting, guna nya untuk menghindari intervensi politik. Kita menuju profesionalisme dan objektifitas,” katanya kepada awak media seusai menghadiri launching manajemen talenta Pemkot Serang.
“Siapa berkinerja terbaik, yang mampu melaksanakan visi misi, itulah yang akan didudukan dalam jabatan,” sambungnya.
Pihaknya juga mendorong, dari lima kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Banten untuk segera menerapkan manajemen talenta di bulan Juni 2026.
“Kalau Kota Tangerang lebih dulu menerapkan manajemen talenta pada saat KASN, kalau lima kabupaten kota akan menerapkan manajemen talenta dibulan Juni. Tapi ada satu akan dilaksanakan dibulan Februari ini,” jelasnya.
Ia menargetkan, pada tahun 2026 ini, 100 persen Provinsi Banten bisa menerapkan manajemen talenta semua.
“Kalau ini bisa dilakukan, satu-satunya provinsi se-Indonesia yang seluruhnya menerapkan manajemen talenta,” ungkapnya.
Diungkapkan dia, jika ada daerah yang tidak menerapkan manajemen talenta itu akan rugi sendiri. Karena, untuk memilih pejabat membutuhkan waktu yang panjang dan biaya yang tinggi.
“Kalau ini (manajemen talenta) bisa lebih cepat dan biayanya lebih efesiensi,” katanya.
Sedangkan untuk pengawasan sendiri pihaknya menggunakan by sistem yakni ASN Digital dan Simata.
“Kita monitor didalam sistem, jadi pergerakan sistem kariernya akan nampak di BKN,” jelasnya.
Sementara itu, Walikota Serang Budi Rustandi menambahkan bahwa, manajemen talenta ini upaya salah satu dari birokrasi yang transfaran.
“Nanti kedepannya kita akan melakukan terkait perubahan birokrasi yang mana tolak ukurnya adalah kinerja. Ini sangat bagus sekali memang keperluan dan kepentingan dari pada seorang kepala daerah yang memang ingin pemerintahannya bersih, birokrasi bagus dan pencapaian terkait pelayanan publik yang lebih baik lagi. Dan lebih efesien juga,” katanya.
