Sejak Januari hingga Mei 2026, tercatat sebanyak 35 kasus telah ditangani, dimana media sosial menjadi pintu masuk utama bagi para pelaku.

​Dari total 35 kasus tersebut, enam di antaranya merupakan kasus kekerasan terhadap anak yang bermula dari interaksi didunia maya. Bahkan, beberapa kasus memiliki cakupan wilayah yang luas hingga harus dirujuk ke Polda Metro Jaya.

Kepala UPTD Perlindungan Perempuan Anak DP3AKB Kota Serang, Ika Indah Siswiatimengungkapkan para pelaku umumnya menyasar korban melalui platform media sosial. Modus yang digunakan beragam, mulai dari ajakan berteman hingga iming-iming pekerjaan.

​”Prosesnya sangat singkat, bahkan tidak sampai satu bulan kenalan. Mereka mengobrol sekali, lalu janjian bertemu dan dijemput. Ujung-ujungnya korban dibawa ke tempat kos dan terjadi tindakan asusila,” ujar Ika, Selasa 12 Mei 2026.

​Dua kasus terbaru yang sedang didalami melibatkan warga Kota Serang. Salah satu kejadian berlokasi di Jakarta, sementara satu lainnya di Serang. Pelaku dalam kasus ini diketahui bukan warga Kota Serang, melainkan berasal dari wilayah Jawa Barat.

​DP3AKB memastikan seluruh korban mendapatkan pendampingan menyeluruh dan tanpa dipungut biaya (gratis), mulai dari proses laporan hingga tahap terminasi.

​Saat ini, para korban sedang ditempatkan di Rumah Aman untuk pendampingan Psikologis memulihkan trauma dan memantau kondisi mental korban, dan pendampingan hukum, melalui advokat dari DP3AKB untuk proses dikepolisian hingga persidangan.

​”Saat ini, dari dua kasus menonjol tersebut, satu sudah masuk tahap pengadilan dan satu lagi masih dalam proses penyidikan di kepolisian,” tambah Ika.

​Menyikapi fenomena media sosial sebagai pintu masuk kekerasan seksual, DP3AKB bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kebudayaan Kota Serang untuk menggencarkan sosialisasi penggunaan media sosial yang bijak di sekolah-sekolah.

Selain itu, program digital parenting menjadi fokus utama untuk membekali orang tua. DP3AKB mengimbau para orang tua agar lebih peka terhadap anak remaja mereka yang sedang dalam masa pertumbuhan dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi.

​”Tolong sediakan waktu untuk anak. Mereka ingin didengarkan dan dimengerti. Jangan sampai anak-anak kita justru mencari rasa aman atau tempat curhat dari orang asing di media sosial yang akhirnya membahayakan mereka,” tegasnya.

​Sebagai catatan, pada tahun 2025 lalu, total kasus kekerasan perempuan dan anak di Kota Serang mencapai 78 kasus, dengan 42 diantaranya melibatkan anak-anak. Dari angka tersebut, lima kasus anak juga dipicu oleh interaksi melalui media sosial.

Langkah tegas ini dilakukan sebagai bentuk komitmen Polri dalam memberantas segala bentuk penyakit masyarakat, khususnya perjudian.

Sebelumnya, pada Jumat (28 Maret), petugas dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Banten telah melakukan pemasangan garis polisi (police line) sebagai langkah awal penindakan terhadap lokasi tersebut.

Selanjutnya, pada Kamis (2 April), dilakukan pembongkaran terhadap arena yang diduga digunakan untuk praktik sabung ayam. Saat ini, lokasi tersebut telah diratakan sehingga tidak dapat lagi digunakan untuk aktivitas serupa di kemudian hari.

Kabidhumas Polda Banten, Kombes Pol Maruli Ahiles Hutapea, menjelaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan dalam menjaga situasi kamtibmas yang kondusif di wilayah hukum Polda Banten.

“Polda Banten meng-update terkait adanya pemberitaan dugaan tindak pidana sabung ayam di wilayah Walantaka. Dari Direktorat Reserse Kriminal Umum telah melakukan police line terhadap lokasi tersebut, dan pada sore hari ini dilakukan penertiban dengan merubuhkan tempat yang diduga menjadi arena sabung ayam. Saat ini lokasi sudah rata dan dipastikan tidak bisa lagi digunakan untuk kegiatan tersebut,” jelasnya.

Ia juga menegaskan pentingnya peran serta masyarakat dalam menjaga lingkungan dari praktik-praktik melanggar hukum.

“Kami berharap kepada seluruh masyarakat, apabila melihat, mendengar, atau mengetahui adanya praktik tindak pidana seperti ini, segera laporkan kepada polisi terdekat, baik ke Polsek, Polres, Polda, maupun melalui layanan call center 110. Polri akan segera hadir memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tambahnya.

Pembongkaran ini menjadi bukti nyata bahwa Polda Banten tidak hanya melakukan penindakan, tetapi juga memastikan lokasi yang berpotensi menjadi tempat praktik ilegal benar-benar tidak dapat digunakan kembali.

Melalui langkah tegas dan kolaborasi dengan masyarakat, Polda Banten mengajak seluruh elemen untuk bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan bebas dari praktik perjudian demi kebaikan bersama.

Kabidhumas Polda Banten Kombes Pol Maruli Ahiles Hutapea menjelaskan bahwa pihaknya melaksanakan penggerebekan di Kampung Cirungge, Kelurahan Cigoong, Kecamatan Walantaka, Kota Serang.

“Pada Sabtu 28 Maret sekira pukul 18.30 WIB, Tim Resmob Polda Banten melaksanakan penggerebekan, sebagai tindak lanjut atas informasi yang berkembang di masyarakat,” jelas Kombes Pol Maruli pada Minggu (29/03).

“Namun, pada saat Tim Resmob tiba di lokasi, tidak ditemukan adanya aktivitas masyarakat. Meski demikian, guna mengantisipasi potensi adanya kegiatan serupa, kami tetap melakukan pemasangan garis Polisi di area yang diduga kerap dijadikan tempat aktivitas tersebut,” lanjut Kabidhumas Polda Banten.

Polda Banten mengimbau kepada masyarakat untuk tidak terlibat dalam segala bentuk aktivitas perjudian, serta turut berperan aktif dalam menjaga keamanan lingkungan dengan melaporkan setiap potensi gangguan kamtibmas kepada pihak kepolisian melalui Call Center 110.

Kegiatan ini dipimpin Kapolda Banten Irjen Pol Hengki, didampingi Wakapolda Banten Brigjen Pol Hendra Wirawan, Dirreskrimum Polda Banten Kombes Pol Dian Setyawan, Dirresnarkoba Polda Banten Kombes Pol Wiwin Setiawan, Kabidhumas Polda Banten Kombes Pol Maruli Ahiles Hutapea, serta Kabidpropam Polda Banten Kombes Pol Murwoto.

Dalam kesempatannya, Kapolda Banten Irjen Pol Hengki menyampaikan kronologis kejadian tersebut.

“Berdasarkan Laporan Polisi Nomor 6 Tanggal 08 Maret 2026 Ditreskrimum Polda Banten berhasil meringkus dua orang tersangka berinisial KB dan RH, peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu, 7 Maret 2026 sekitar pukul 22.35 WIB. Dua orang tersangka menyeberang dari Pelabuhan Bakauheni Lampung menuju Pelabuhan Merak,” ujarnya.

“Ketika dilakukan pemeriksaan menggunakan alat X-ray, terdeteksi adanya benda mencurigakan di dalam tas ransel yang dibawa oleh tersangka KB. Setelah diperiksa lebih lanjut, ditemukan satu pucuk senjata api rakitan jenis revolver beserta lima butir peluru kaliber 9 mm yang dibungkus plastik dan disimpan di dalam tas. Berdasarkan hasil pemeriksaan, senjata api tersebut diperoleh dengan cara membeli dari seseorang berinisial SA yang saat ini DPO melalui perantara RH,” kata Kapolda Banten.

Selanjutnya, Irjen Pol Hengki menjelaskan motif serta modus operandi yang dilakukan para pelaku. “Motif kedua tersangka untuk memperoleh keuntungan. Modus operandi yang dilakukan, tersangka KB membeli senjata api melalui perantara RH dari SA yang saat ini DPO dengan harga Rp7.750.000. Dari transaksi tersebut, tersangka RH memperoleh keuntungan sebesar Rp1.125.000,” jelasnya.

Adapun barang bukti yang berhasil disita dari kedua tersangka,Tersangka K-B 1 unit handphone merek Realme C121 pucuk senjata api rakitan jenis revolver5 butir peluru kaliber 9 mm1 buah tas warna hitam

Tersangka R-H 1 unit handphone merek Realme C67.

Irjen Pol Hengki menyebutkan pasal yang di kenakan kepada kedua tersangka. “Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Pasal 306 juncto Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun,” katanya.

Polda Banten menghimbau masyarakat untuk tidak terlibat dalam kepemilikan maupun peredaran senjata api ilegal dan segera melaporkan jika menemukan hal mencurigakan melalui Call Center 110.

Operasi ini menyasar peredaran minuman keras (miras) dan pengawasan rumah indekos di wilayah Kelurahan Panggung Jati dan Kelurahan Drangong. Camat Taktakan Mamat Rahmat memimpin langsung jalannya operasi.

​”Kegiatan ini merupakan langkah preventif kami untuk menjaga ketertiban umum. Fokus utama kami adalah titik-titik yang rawan penyalahgunaan miras serta pengawasan terhadap penghuni kos-kosan agar tetap tertib aturan,” ujar Mamat Rahmat.

​Dalam penyisiran yang dilakukan di Kelurahan Panggung Jati dan Drangong, petugas memeriksa setidaknya tiga titik rumah kos yang disinyalir rawan gangguan ketertiban.

​Hasil pemeriksaan di lapangan, Petugas melakukan pendataan administrasi kependudukan ditiga lokasi indekos berbeda. Petugas menyisir dua lokasi yang diduga menjual minuman keras, namun dalam operasi kali ini, barang bukti miras tidak ditemukan. ​Meski tidak menemukan barang bukti miras, Mamat menegaskan bahwa operasi serupa akan terus dilakukan secara berkala. Mamat mengapresiasi kesadaran masyarakat yang mulai meningkat dalam menjaga lingkungan dari peredaran barang haram tersebut.

​”Kami mengimbau kepada pemilik kos-kosan untuk lebih selektif dan proaktif melaporkan penghuninya kepada RT/RW setempat. Mari kita jaga kesucian bulan Ramadan ini dengan lingkungan yang bersih dari kemaksiatan,” tutupnya.

Pernyataan tersebut disampaikan di tengah menguatnya wacana publik terkait penataan kelembagaan Polri. Menurut PSKBI, isu ini harus disikapi secara jernih, objektif, dan tidak didorong oleh kepentingan jangka pendek, melainkan berpijak pada kepentingan strategis bangsa dan negara dalam jangka panjang.

Ketua Harian DPP PSKBI, H. Lutfi Tri Putra, mengatakan bahwa diskursus mengenai posisi Polri merupakan hal yang sah dalam negara demokrasi. Namun, pembahasan tersebut tidak boleh diarahkan pada kepentingan politis sesaat yang berpotensi merugikan stabilitas nasional.

“Diskursus soal posisi Polri itu sah dalam demokrasi. Tapi harus dilihat secara utuh, tenang, dan berorientasi pada kepentingan jangka panjang bangsa dan negara,” ujarnya, Rabu (28/1/2026).

Lutfi menjelaskan bahwa Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial, di mana Presiden memiliki mandat langsung dari rakyat untuk menjalankan roda pemerintahan, termasuk menjaga stabilitas keamanan nasional. Dalam konteks tersebut, posisi Polri di bawah Presiden dinilai tetap relevan secara konstitusional.

“Dalam sistem presidensial, Presiden bertanggung jawab penuh atas jalannya pemerintahan. Maka secara konstitusional, posisi Polri di bawah Presiden masih relevan,” tegasnya.

Menurutnya, keberadaan Polri di bawah komando Presiden juga penting untuk menjaga kesatuan komando nasional dan efektivitas koordinasi lintas sektor. Jika struktur komando terfragmentasi, justru berpotensi melemahkan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.

“Polri adalah institusi nasional. Jika komandonya terpecah, itu justru bisa melemahkan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat,” kata Lutfi.

PSKBI juga menyoroti karakter Indonesia sebagai negara kepulauan dengan wilayah yang luas dan tingkat heterogenitas sosial yang tinggi. Kondisi ini, menurut Lutfi, menuntut Polri memiliki posisi strategis yang memungkinkan institusi kepolisian bergerak cepat, terkoordinasi, dan efektif dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan nasional.

“Indonesia ini negara besar dengan tantangan keamanan yang beragam. Polri harus punya ruang untuk bergerak cepat dan terkoordinasi,” ujarnya.

Meski memberikan dukungan terhadap posisi Polri di bawah Presiden, PSKBI menegaskan bahwa hal tersebut bukan berarti memberikan kewenangan tanpa batas. Dalam negara demokrasi, setiap kekuasaan harus dibatasi dan diawasi secara ketat.

“Kami tegaskan, tidak ada kekuasaan tanpa kontrol. Dalam negara demokrasi, semua kekuasaan harus dibatasi dan diawasi, termasuk Polri,” tegas Lutfi.

Ia menilai, persoalan utama dalam tata kelola kepolisian Indonesia bukan terletak pada struktur organisasi semata, melainkan pada kualitas pengawasan, profesionalisme institusi, serta kejelasan batas antara kebijakan strategis dan tindakan operasional.

“Masalah utama bukan di strukturnya, tetapi pada kualitas pengawasan, budaya profesional, dan kejelasan batas antara kebijakan strategis dan tindakan operasional,” jelasnya.

Dalam konteks ini, PSKBI mendorong penguatan pengawasan sipil yang independen dan transparan terhadap Polri. Pengawasan tersebut dinilai harus memiliki kewenangan substantif, bukan sekadar formalitas administratif.

“Pengawasan sipil harus diperkuat dan benar-benar memiliki kewenangan yang nyata, bukan hanya simbolik,” tegas Lutfi.

Selain itu, peran parlemen juga dianggap sangat penting dalam menjaga akuntabilitas institusi kepolisian. Fungsi pengawasan DPR, baik dalam aspek anggaran, kebijakan, maupun evaluasi kinerja, dinilai harus dijalankan secara konsisten dan objektif.

“Parlemen harus menjalankan fungsi pengawasan, baik dalam aspek anggaran, kebijakan, maupun evaluasi kinerja Polri,” katanya.

PSKBI juga menekankan pentingnya menjaga netralitas Polri dalam kehidupan politik, terutama dalam momentum kontestasi elektoral.

“Netralitas Polri itu harga mati. Tanpa netralitas, kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian akan runtuh,” ujar Lutfi.

Menurutnya, kepolisian yang kuat bukanlah institusi yang kebal terhadap kritik, melainkan institusi yang profesional, taat hukum, transparan, dan bertanggung jawab kepada publik.

“Polri yang kuat bukan yang kebal kritik, tetapi yang profesional, taat hukum, dan bertanggung jawab kepada masyarakat,” katanya.

Dalam konteks reformasi kelembagaan, PSKBI mendorong agar fokus diarahkan pada pembenahan substansi, bukan sekadar perubahan struktur. Prioritas reformasi harus mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembenahan tata kelola internal, penegakan kode etik, serta penguatan budaya pelayanan publik.

“Peningkatan kualitas SDM, pembenahan tata kelola internal, penegakan kode etik, dan budaya pelayanan publik harus menjadi prioritas utama,” tegas Lutfi.

Terkait wacana penempatan Polri di bawah kementerian tertentu, PSKBI menilai hal tersebut perlu dikaji secara sangat mendalam karena berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan, fragmentasi komando, serta politisasi sektoral.

Menurut PSKBI, mempertahankan Polri di bawah Presiden dengan pengawasan demokratis yang kuat merupakan pilihan paling moderat, stabil, dan sesuai dengan karakter ketatanegaraan Indonesia saat ini.

“Ini adalah opsi yang paling aman dan paling sesuai dengan karakter ketatanegaraan Indonesia,” pungkas Lutfi.

Peristiwa tersebut terjadi pada Jum’at (23/1/2026) sekitar pukul 05.33 WIB pagi. Aksi pencurian itu terekam kamera pengawas (CCTV).

Sepeda motor milik penghuni kosan yang dicuri bermerek Honda Beat Deluxe, Honda Beat Street dan Honda Stylo warna Hitam.

Dalam rekaman CCTV terlihat seorang pria menggunakan hoodie yang membawa kabur motor milik korban.

Korban bernama Nurdin mengatakan motor miliknya diparkiran di area parkir kosan dan telah dikunci ganda serta alarm.

“Hasil rekaman CCTV punya Cafe Moshi yang di depan kosan, sekitar setengah 6 pagi motor saya sama dua motor lainnya dimaling dan dibawa keluar gerbang kosan,” ujarnya.

Ia menyadari motor miliknya sudah tidak ada di area parkir motor pada pukul 11.30 WIB, yang hendak dirinya keluar untuk menyebarkan undangan pernikahan temannya.

Setelah memastikan sepeda motor miliknya tidak ada, Nurdin melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Cipocok Jaya.

“Satu orang polisi ke kosan, olah TKP. Saya berharap Polsek Cipocok Jaya dapat segera menemukan pelaku, mengingat kejadian pencurian sepeda motor ini sangat meresahkan warga,” tegas Nurdin.

“Apalagi info yang saya dapet, di hari yang sama sekitar jam 5 sore ada 7 laporan kasus pencurian motor di Kecamatan Cipocok,” tutupnya.

Kapolresta Serang Kota Kombes Pol. Yudha Satria, melalui Kasat Reskrim Kompol. Alfano Ramadhan membenarkan Peristiwa tersebut terjadi di Lingkungan Kebon Jahe, Kelurahan Cipare, Kecamatan Serang, Kota Serang.

“Korban diketahui berinisial Q.A. (27), seorang Ibu Rumah Tangga (IRT), beralamat di Lingkungan Lemah Abang, Kelurahan Warung Jaud, Kecamatan Kasemen, Kota Serang. Sementara itu, identitas pelaku masih dalam proses penyelidikan (lidik) oleh Satreskrim Polresta Serang Kota”, jelas Alfano.

Menurutnya saksi yang berada di sekitar lokasi kejadian antara lain, SH (55), pekerjaan pedagang, beralamat di Lingkungan Kelapa Endep, Kelurahan Cipare, D.A. (47), pekerjaan guru, beralamat di KSB Kawasan Kelapa Gading, Kelurahan Banjar Agung, Kecamatan Cipocok Jaya.

“Kronologis Kejadian Berdasarkan keterangan sementara, sekira pukul 11.14 WIB, korban Q.A. (27) selesai bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga (ART) di rumah majikannya dan keluar dari rumah menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi B-3480-NAN, menuju ke arah Jalan Raya KH. Abdul Hadi”, Ungkap Kasat Reskrim.

Menurutnya Dalam perjalanan, korban tidak menyadari adanya seseorang yang diduga mengikuti dari belakang.

Setibanya di lokasi kejadian sekira pukul 11.15 WIB, korban dihampiri oleh dua orang tidak dikenal yang mengendarai sepeda motor.

Kedua pelaku tersebut langsung menendang korban hingga terjatuh ke semak-semak di sekitar TKP, kemudian melakukan penganiayaan berat dengan cara menusuk korban menggunakan benda tajam.

“Setelah melakukan aksinya, kedua pelaku melarikan diri menggunakan sepeda motor. Korban sempat tergeletak dilokasi kejadian dalam kondisi kesakitan hingga akhirnya ditolong oleh warga sekitar yang melintas dan segera dibawa ke Rumah Sakit Jannah Kota Serang untuk mendapatkan perawatan medis”, terang Alfano Ramadhan.

Menurut Alfano Ramadhan, kini Peristiwa tersebut ditangani pihak Satreskrim Polresta Serang Kota, Korban dilaporkan Meninggal dunia setelah mendapatakan perawatan intensif oleh tim Medis Rumah Sakit Jannah Kota Serang, namun nyawanya tidak tertolong akibat luka tusukan.

“Saat ini Polisi melakukan penyelidikan, mengumpulkan keterangan saksi, serta memburu para pelaku untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya”, ucap Alfano Ramadhan.

Polresta Serang Kota mengimbau kepada masyarakat yang mengetahui informasi terkait kejadian ini atau mengenali ciri-ciri pelaku agar segera melaporkannya kepada pihak kepolisian terdekat guna mempercepat proses pengungkapan perkara. Tutup Kasat Reskrim Polresta Serang Kota Kompol. Alfano Ramadhan.