Setelah hampir 30 tahun tanpa pengerukan total, proyek normalisasi skala besar di muara terusan Cibanten tersebut resmi berjalan pada tahun 2026 ini.

Wali Kota Serang Budi Rustandi bersama Gubernur Banten Andra Soni meninjau langsung jalannya proyek normalisasi tersebut, pada Rabu, 24 Juni 2026.

Langkah ini menjadi bukti nyata sinergi antara pemerintah daerah dan pusat dalam menjawab keluhan masyarakat pesisir yang sudah berlangsung puluhan tahun.

“Ini menjadi problem permasalahan puluhan tahun. Alhamdulillah, setelah kurang lebih 30 tahun tidak pernah dinormalisasi secara menyeluruh kalau tahun-tahun lalu itu hanya pemeliharaan biasa, sekarang ini benar-benar normalisasi total,” ujar  Budi Rustandi saat mendampingi Andra Soni.

Normalisasi muara sungai di Karang Antu ini tidak lepas dari koordinasi intensif yang dilakukan di akhir tahun 2025 lalu. .

Pertemuan antara Gubernur Banten, Pemerintah Kota Serang, perwakilan nelayan, serta Kepala Balai Wilayah Sungai (Kabalai) mendorong pemerintah pusat untuk memberikan respons positif dan mengucurkan anggaran di tahun 2026.

Menurut Budi Rustandi, kunci keberhasilan pembangunan ini adalah keberanian daerah untuk mengekspos permasalahan lokal ke tingkat nasional.

“Ini komitmen kita bersama. Kita tunjukkan bahwa pemerintah tidak diam, melainkan bersinergi. Setiap pekerjaan dan masalah daerah tentu perlu diekspos ke pusat. Tanpa adanya koordinasi dan ekspos yang jelas, pusat tidak akan tahu permasalahan riil di daerah,” tegas Budi.

Pantauan dokasi menunjukkan antusiasme warga sekitar. Para nelayan menyambut gembira pengerukan ini karena pekat dan tebalnya lumpur selama ini menjadi penghambat utama perahu mereka saat hendak melaut.

Fokus utama pengerjaan tahun 2026 ini adalah mengeruk total endapan lumpur di muara sungai agar lalu lintas perahu nelayan kembali lancar.

Pemerintah Kota Serang dan Pemprov Banten sudah mulai menyusun perencanaan lanjutan untuk tahun anggaran 2027 melalui koordinasi dengan pihak Balai Besar.

Kawasan muara Karangantu rencananya akan ditata lebih rapi dan estetik, mirip dengan kawasan penataan yang telah sukses dilakukan di Sukadana.

“Tadi Pak Kabalai sudah menyampaikan kepada saya, pihak Balai akan mengusulkan kembali ke pusat dan meminta dukungan Pak Gubernur. Untuk tahun depan, rencananya akan ada penataan di sisi-sisi sungai, termasuk pembuatan taman agar kawasannya menjadi lebih indah,” tegas Budi Rustandi.

Pertemuan dilakukan sebagai langkah percepatan harmonisasi revisi Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataan (PUK).

Budi Rustandi menegaskan revisi Perda PUK menjadi prioritasnya tahun ini. Salah satu poin krusial yang ia dorong adalah peningkatan nilai sanksi denda administratif bagi pelaku usaha hiburan malam yang melanggar aturan.

“Kami ingin menyepakati agar denda ini bisa diharmonisasi sehingga menimbulkan efek jera bagi para pengusaha hiburan malam,” ujar Budi Rustandi usai pertemuan.

Politisi Gerindra itu mengusulkan agar nominal denda administratif dinaikkan ke angka Rp1 miliar hingga Rp5 miliar. Namun, ia menekankan bahwa angka tersebut tetap harus melalui kajian hukum yang mendalam.

“Tentu perlu kajian dari Kemenkum. Keinginan saya sebesarnya ya, tapi harus ada landasan hukum terkait pengusahanya. Yang paling penting adalah ketika mereka tidak mampu membayar denda administratif tersebut, harus bisa dipidanakan. Itu poin utamanya,” tegas Budi.

Budi menambahkan, ketegasan ini diperlukan untuk melindungi generasi muda Kota Serang dari dampak negatif minuman keras dan menjamurnya tempat hiburan malam yang beroperasi tanpa izin.

Budi Rustandi menargetkan seluruh proses revisi Perda ini dapat rampung sepenuhnya pada tahun ini. “Targetnya tahun ini selesai, wajib itu,” tegas Budi.

Menanggapi usulan tersebut, Kepal Kanwil Kemenkum Banten, Pagar Butar Butar

menyatakan dukungannya terhadap upaya Pemkot Serang dalam menata regulasi.

Sesuai dengan tupoksinya, Kanwil Kemenkum berperan sebagai fasilitator untuk memastikan setiap substansi Perda tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

“Tugas kami adalah memberikan ruang dan mendukung setiap peraturan daerah yang diajukan. Tentu semua substansi akan dibahas sesuai dengan aturan, terutama Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,” jelas Pagar

Pihak Kemenkum Banten  memastikan setiap tahapan pembahasan, mulai dari penulisan hingga substansi, akan dilakukan secara kolaboratif agar produk hukum yang dihasilkan memiliki dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

Ketika disinggung usulan draft revisi Perda PUK mengenai keinginan Wali Kota Serang memaksimalkan denda hingga milyaran rupiah berbenturan dengan peraturan yang lebihd tinggi, Pagar belum bisa menjelaskan.

“Saya kira setelah selesai saja nanti kita diskusikan tentang itu. Karena kami akan secepatnya melakukan koordinasi dulu. Kita pelajari dulu, Bapak. Kita pelajari. Makasih, saya kira itu. Belum ada terkait dengan hasil, nanti kan seperti tadi yang beliau katakan, kita lakukan rapat-rapat perumusan pemantapan secepatnya,” tegas Pagar.

Sebagai tindak lanjut dari pertemuan tersebut, kedua  pihak sepakat melakukan rapat harmonisasi yang dijadwalkan pada tanggal 29 Juni 2026 i di Kantor Wilayah Kemenkum Banten.

Dalam rapat koordinasi yang diinisiasi oleh Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kemendagri pada Selasa, 22 Juni 2026 lalu, seluruh instansi pusat yang hadir telah menyepakati dan menguatkan usulan Gubernur Banten untuk meresmikan Kota Serang sebagai ibu kota provinsi.

Rapat strategis tersebut dihadiri oleh sedikitnya sembilan lembaga negara, di antaranya Kementerian Sekretariat Negara (Setneg), Kementerian Hukum (Kemenkum), Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), serta internal Kemendagri.

Asisten Daerah 1 Kota Serang , Anthon Gunawan mengungkapkanseluruh dokumen dan persyaratan yang diminta oleh pemerintah pusat sudah dinyatakan lengkap.

Saat ini, prosesnya tinggal menunggu keputusan final dari Menteri Dalam Negeri terkait payung hukum atau regulasi yang akan digunakan.

“Pada prinsipnya hasilnya adalah semua peserta menguatkan, menyetujui, menyepakati Kota Serang untuk menjadi ibu kota provinsi. Nah, cuma memang melalui apa? Apakah nanti perubahan undang-undang, atau melalui PP (Peraturan Pemerintah),” ujar Anthon saat memberikan keterangan kepada awak media, di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Banten, Rabu, 24 Juni 2026.

Anthon menjelaskan, ada dua skema regulasi yang tengah dikaji oleh kementerian untuk melegalkan status ini, yaitu opsi jangka panjang dan jangka pendek.

Untuk opsi jangka panjang, perubahan status ini bisa ditempuh melalui perubahan undang-undang atau penerbitan PP. Jika opsi perubahan undang-undang yang dipilih, prosesnya diperkirakan memakan waktu yang cukup lama karena harus masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dan melibatkan pembahasan bersama DPR RI. Sementara itu, opsi PP dinilai tidak akan serumit perubahan undang-undang.

Sebagai solusi cepat atau jangka pendek, pihak Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) memberikan saran agar Kemendagri mengeluarkan surat resmi.

“Untuk jangka pendek, dari Setneg menyarankan silakan melalui surat Kemendagri ke Gubernur, yang menyatakan bahwa yang dimaksud di Pasal 7 Undang-Undang Pembentukan Provinsi Banten itu adalah Kota Serang,” jelas Anthon.

Meski demikian, opsi surat resmi ini masih dalam tahap pembahasan di internal kementerian untuk memastikan legalitasnya sembari menunggu keputusan final dari Mendagri.

Ketidakjelasan status ibu kota ini berakar dari naskah Undang-Undang Pembentukan Provinsi Banten terdahulu yang hanya menyebut kata Serang tanpa spesifikasi wilayah kabupaten atau kota.

Dalam penjelasan Pasal 7 undang-undang tersebut, hanya disebutkan sebagian wilayah Kabupaten Serang. Anthon meluruskan bahwa saat undang-undang pembentukan provinsi tersebut disusun, Kota Serang memang belum mekar menjadi daerah otonom sendiri, namun wacana menjadikannya ibu kota sudah ada.

Dengan terbentuknya Pemkot Serang saat ini, wilayah yang dimaksud di dalam pasal tersebut secara otomatis telah terjawab.

Saat disinggung mengenai dampaknya terhadap Kabupaten Serang yang secara undang-undang baru (UU Nomor 117 Tahun 2024) telah ditetapkan ibu kota di Ciruas, Anthon menegaskan bahwa rapat kemarin fokus pada wilayah Kota Serang dan Provinsi Banten.

Namun, pihaknya berharap amanat undang-undang terkait pemindahan pusat pelayanan Kabupaten Serang ke Ciruas bisa segera terealisasi.

“Kota Serang sudah sepakat semua untuk menjadi status ibu kota, sekarang tinggal menunggu regulasinya saja. Kita juga tidak selesai dalam sehari, nanti kita akan diundang lagi untuk tindak lanjut opsi apa yang diambil oleh Pak Menteri,” tegas Anthon.

Seperti diketahui mempertegas satus Kota Serang sebagai ibu Kota Provinsi Banten merupakan janji kampanye dari Budi Rustandi – Nur Agis Aulia, selaku Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serang.

Adzra sukses mengamankan tiket ke Istana Negara setelah meraih peringkat pertama dalam seleksi ketat di tingkat Provinsi Banten.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Serang, Nofriady Eka Putra, mengatakab sangat bersyukur dan bangga atas pencapaian ini. Menurutnya, keberhasilan Adzra adalah bukti nyata kualitas generasi muda Kota Serang.

“Prestasi ini merupakan bukti nyata bahwa generasi muda Kota Serang memiliki kualitas, disiplin, dan semangat kebangsaan yang mampu bersaing di tingkat nasional,” ujar Nofri, Selasa, 23 Juni 2026.

Nofri menambahkan, capaian gemilang ini tidak lepas dari dedikasi dan disiplin tinggi dari Adzra. doa restu orang tua dan kerja keras tim pelatih, dukungan penuh dari Wali Kota Serang, Budi Rustandi serta efektivitas program pembinaan karakter dan wawasan kebangsaan oleh Kesbangpol.

Menurutnya perjalanan Adzra menuju Istana Negara dilalui lewat proses seleksi yang terbuka, objektif, dan berjenjang. Ia berhasil melewati berbagai tahapan tes fisik dan pikiran, mulai dari seleksi administrasi dan tes kesehatan, tes fisik dan kesamaptaan, ujian wawasan kebangsaan, dan penilaian kepribadian dan Peraturan Baris-Berbaris (PBB).

Menurut Nofri setelah lolos di tingkat provinsi, Adzra langsung mendapatkan pembinaan intensif guna memantapkan kemampuan teknis, mental, dan integritasnya sebelum bersaing dengan perwakilan dari provinsi lain.

“Kami berpesan kepada ananda Adzra agar senantiasa menjaga kesehatan, disiplin, integritas, serta nama baik Kota Serang dan Provinsi Banten. Tunjukkan sikap rendah hati,” pungkas Nofri.

Nofri berharap prestasi Adzra ini dapat menjadi inspirasi dan pemantik semangat bagi pelajar lain di Kota Serang untuk terus mengukir prestasi di level tertinggi.

menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional.

Pemkot Serang menerima penghargaan dari Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Zudan Arif Fakrulloh, sebagai Instansi Terbaik yang Menerapkan Kebijakan Pro Karier ASN di wilayah kerja Kantor Regional III BKN.

Dalam penghargaan tersebut, Pemerintah Kota Serang berhasil meraih peringkat pertama se-Jawa Barat dan Banten, mengungguli ratusan instansi pemerintah daerah lainnya dalam penerapan kebijakan pengembangan karier aparatur sipil negara.

Penghargaan tersebut diserahkan dalam rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) BKN ke-78 yang digelar di Kantor Regional III BKN, Sabtu, 6 Juni 2026.

Pengakuan dari BKN ini menjadi bukti keberhasilan Pemerintah Kota Serang dalam membangun sistem manajemen ASN yang profesional, transparan, berbasis kompetensi, serta mengedepankan sistem merit dalam pengembangan karier pegawai.

Wali Kota Serang, Budi Rustandi, mengaku bangga atas capaian yang diraih BKPSDM Kota Serang. Ia menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kepala BKPSDM Kota Serang, Murni, beserta seluruh jajaran yang dinilai berhasil menerjemahkan visi reformasi birokrasi yang dicanangkan Pemerintah Kota Serang.

“Saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Ibu Murni selaku Kepala BKPSDM Kota Serang beserta seluruh jajaran. Penghargaan ini bukan sesuatu yang datang secara instan, tetapi merupakan hasil kerja keras, dedikasi, komitmen, serta konsistensi dalam membangun kualitas SDM aparatur yang profesional dan berintegritas,” kata Budi saat dihubungi Radar Banten.

Menurut Budi, penghargaan tersebut menjadi bukti bahwa kebijakan pengembangan sumber daya manusia aparatur yang selama ini dijalankan telah berada pada jalur yang tepat.

“Saya sejak awal menaruh perhatian besar terhadap peningkatan kualitas ASN. Alhamdulillah, instruksi dan arah kebijakan yang kami dorong dapat dijalankan dengan sangat baik oleh BKPSDM. Hasilnya hari ini Kota Serang mendapatkan pengakuan dari BKN sebagai yang terbaik dalam menerapkan kebijakan pro karier ASN,” ujarnya.

Budi menilai peran Kepala BKPSDM Kota Serang sangat penting dalam memastikan setiap ASN memperoleh kesempatan yang sama untuk berkembang berdasarkan kompetensi dan kinerja.

“Ibu Murni mampu membangun sistem yang objektif, profesional, dan berkeadilan. ASN yang memiliki kompetensi dan prestasi mendapatkan ruang untuk berkembang. Ini adalah fondasi penting dalam mewujudkan birokrasi yang kuat dan melayani masyarakat secara maksimal,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Budi mengatakan penghargaan tersebut sekaligus menjadi kebanggaan bagi seluruh masyarakat Kota Serang karena menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan daerah terus mengalami peningkatan.

“Prestasi ini bukan hanya milik BKPSDM, tetapi milik seluruh ASN dan masyarakat Kota Serang. Saya berharap penghargaan ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menjaga marwah Pemerintah Kota Serang di tingkat regional maupun nasional,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala BKPSDM Kota Serang, Murni, mengatakan penghargaan tersebut merupakan dukungan penuh dari Wali Kota Serang, serta kerja bersama seluruh OPD dan ASN yang selama ini konsisten mendukung reformasi birokrasi dan penguatan manajemen sumber daya manusia aparatur.

“Alhamdulillah, rasa bangga dan terima kasih atas dukungan penuh dari pa Wali Kota sekaligus motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan ASN di Kota Serang. Ini adalah hasil kerja keras seluruh ASN dan dukungan dari pimpinan daerah dalam membangun sistem kepegawaian yang profesional,” ujarnya.

Menurut Murni, BKPSDM Kota Serang terus berupaya memberikan ruang pengembangan karier yang adil dan transparan bagi seluruh ASN melalui penerapan sistem merit, manajemen talenta, pemetaan kompetensi, serta berbagai program peningkatan kapasitas aparatur.

Ia menjelaskan, pengembangan karier ASN menjadi salah satu fokus utama dalam upaya mewujudkan birokrasi yang profesional dan mampu memberikan pelayanan publik yang optimal kepada masyarakat.

“Pengembangan karier ASN harus dilakukan secara objektif berdasarkan kompetensi, potensi, dan kinerja. Dengan begitu, ASN memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berkontribusi lebih baik bagi organisasi,” katanya.

Selain menerapkan manajemen talenta, BKPSDM Kota Serang juga terus mengembangkan berbagai inovasi di bidang kepegawaian, termasuk digitalisasi layanan dan peningkatan kualitas data kepegawaian untuk mendukung pengambilan kebijakan yang lebih tepat.

Murni berharap penghargaan yang diterima pada momentum HUT BKN ke-78 tersebut dapat menjadi penyemangat bagi seluruh ASN di Kota Serang untuk terus meningkatkan kompetensi dan profesionalisme dalam menjalankan tugas.

“Kami tidak akan berhenti sampai di sini. Penghargaan ini justru menjadi tantangan bagi kami untuk terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas pengelolaan ASN agar semakin baik ke depannya,” ungkapnya.

Murni mengatakan, BKPSDM Kota Serang komitmen untuk terus memperkuat implementasi sistem merit dan pengembangan karier ASN guna menciptakan aparatur yang kompeten, berintegritas, adaptif terhadap perkembangan zaman, serta mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.(ADV)

Kepala DPUPR Kota Serang Iwan Sunardi didampingi Kabid Cipta Karya Dadan saat berdiskusi dengan Kelompok Kerja Wartawan Kota Serang (PWKS), di Cafe Ergana, Lingkungan Cowe, Kelurahan Sepang, Kecamatan Taktakan, Kota Serang, Kamis petang, 19 Juni 2026 mengatakan, pembangunan alun-alun memang berdampak terhadap penyesuaian alokasi anggaran infrastruktur.

Namun, penyesuaian tersebut tidak sampai menghilangkan program-program prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

Menurutnya, sejumlah program pembangunan tetap berjalan pada tahun ini, salah satunya betonisasi jalan di 17 titik yang tersebar di berbagai wilayah Kota Serang.

“Terkait pembangunan alun-alun yang nilainya cukup besar, tentu ada dampak terhadap alokasi anggaran infrastruktur lainnya. Namun dampaknya tidak sampai menghilangkan program-program pembangunan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat,” katanya.

Ia menjelaskan, pembangunan jalan tersebut dibiayai melalui kombinasi APBD Kota Serang dan bantuan keuangan maupun program dari Pemerintah Provinsi Banten. Karena itu, pembangunan alun-alun tidak mengganggu secara signifikan program infrastruktur yang telah direncanakan sebelumnya.

Selain sektor jalan, pembangunan fasilitas pendidikan juga tetap menjadi perhatian pemerintah daerah. Saat ini DPUPR sedang menyelesaikan pembangunan gedung baru Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang yang ditargetkan dapat mulai digunakan pada Juli mendatang.

Tak hanya itu, pemerintah juga melakukan pembangunan dan peninggian bangunan SD Pamarican yang selama ini kerap terdampak banjir saat musim hujan. Proyek tersebut diharapkan dapat selesai pada tahun ini sehingga kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung lebih nyaman dan aman.

“Jadi memang ada penyesuaian anggaran, tetapi tidak sampai menghilangkan pembangunan fasilitas yang benar-benar dibutuhkan masyarakat,” ujarnya.

Iwan menuturkan, arah pembangunan tersebut sejalan dengan fokus Wali Kota Serang yang tetap memprioritaskan penyelesaian persoalan infrastruktur dasar. Setelah kondisi jalan semakin baik dan program betonisasi berjalan secara bertahap, pemerintah akan memperluas fokus pembangunan pada fasilitas pelayanan publik lainnya.

Fasilitas yang menjadi perhatian antara lain gedung kelurahan, sarana kesehatan, puskesmas, sekolah, serta berbagai fasilitas pelayanan masyarakat lainnya yang masih memerlukan peningkatan kualitas.

Menurutnya, strategi pembangunan bertahap tersebut akan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Ketika persoalan infrastruktur dasar seperti jalan dapat diselesaikan secara bertahap, pemerintah akan memiliki ruang yang lebih besar untuk meningkatkan kualitas layanan di bidang kesehatan, pendidikan, dan pelayanan publik.

“Saya optimistis jika konsep pembangunan ini berjalan konsisten selama lima tahun, persoalan infrastruktur dasar di Kota Serang dapat diselesaikan secara bertahap. Setelah itu pemerintah bisa lebih fokus meningkatkan fasilitas kesehatan, pendidikan, dan pelayanan publik lainnya,” Jelas Iwan.

Pembentukan FPRB sebagai kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana di Kota Serang, seperti banjir,  kekeringan hingga angin kencang akibat fenomena cuaca.

Pembentukan FPRB yang digelar lintas sektor tersebut dilanjutkan dengan bersih-bersih Sungai Sukadana.

Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Kota Serang Diat Hermawan menjelaskan, pembentukan forum Pengurangan Risiko Bencana ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Kebencanaan.

BPBD Kota Serang menggandeng seluruh stakeholder yang kini dikenal dengan konsep Pentahelix.

“Unsur penanggulangan bencana sekarang ada lima (Penthelix), yaitu pemerintah, dunia usaha atau swasta, masyarakat, akademisi, dan unsur media. Penanggulangan bencana bukan hanya tugas pemerintah, tapi kolaborasi bersama,” ujar Diat Hermawan.

FPRB Kota Serang sebagai wadah independen yang berfungsi sebagai sarana komunikasi, koordinasi, serta pemberi masukan dan rekomendasi kepada pemerintah.

Berdasarkan pemetaan BPBD Kota Serang dari riwayat bencana tahun 2024, terdapat sekitar 37 titik yang rawan mengalami krisis air bersih, dengan wilayah terdampak paling banyak berada di Kecamatan Kasemen dan sebagian di Kecamatan Taktakan.

Terkait kesiapan logistik, Diat mengaku terus berkoordinasi dengan Perusahaan Daerah Air Bersih (PDAB) yang saat ini tengah gencar memperluas jaringan perpipaan ke area rawan seperti Margaluyu hingga Sinaba, Kecamatan Kasemen, Kota Serang.

“Kita berharap perluasan jaringan pipa dari PDAB bisa mereduksi atau mengurangi jumlah titik kekeringan tahun ini. Namun, untuk langkah darurat, BPBD tetap menyiagakan armada tangki air bersih berkapasitas 5.000 liter untuk menyuplai titik krisis, bekerja sama dengan PT SBS dan armada bantuan dari Pemerintah Provinsi Banten,” jelas Diat Hermawan.

Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Serang, Muhlisin, mengatakan  forum penguranhan resiko bencana yang dibentuk untuk mengedukasi warga agar memiliki ketahanan mandiri saat menghadapi situasi darurat.

Forum ini nantinya akan dibagi kedalam beberapa bidang khusus, seperti bidang advokasi serta bidang informasi dan edukasi.

“Kami tidak bisa mencegah terjadinya bencana, tapi bisa mengurangi risiko akibat bencana tersebut. Harapannya, minimal masyarakat tahu apa yang harus dilakukan kalau terjadi bencana. Mereka harus bisa menolong dirinya sendiri, kemudian menolong keluarganya, baru masyarakat luas,” kata Muhlisin.

Muhlisin menambahkan FPRB akan menjadi jembatan antara aspirasi warga dan kebijakan pemerintah.

“Forum ini akan menjembatani apa yang menjadi keinginan dan kebutuhan masyarakat di lapangan untuk disampaikan secara terstruktur kepada pemerintah,” tegas Muhlisin.

Dengan terbentuknya FPRB Kota Serang, seluruh relawan, NGO, dan elemen masyarakat yang sebelumnya bergerak sendiri-sendiri, kini dapat lebih terorganisir dan sinergis di bawah satu komando demi meminimalisir dampak bencana di Kota Serang.

Demi menyiasati keterbatasan anggaran, jajaran Wali Kota Serang Budi Rustandi menerapkan strategi pemangkasan kegiatan seremonial serta mengoptimalkan kolaborasi melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari pihak swasta.

Salah satu pemanfaatan dana non-APBD terlihat pada proyek pengerjaan Jalan Kenari Kasunyatan, yang menjadi jalur penghubung  wilayah Pemerintah Kota Serang dengan Kabupaten Serang.

Betonisasi jalan perbatasan ini sepanjang 517 meter dengan lebar 5 meter ini sepenuhnya dibiayai melalui program CSR dari PT SBS. Proyek ini masuk ke dalam skala prioritas karena menjadi urat nadi perekonomian masyarakat setempat, dan target dirampungkan dua bulan.

keterlibatan sektor swasta sangat masif selama periode 2025–2026. Proyek di Jalan Kenari ini bahkan menjadi titik ke-6 atau ke-7 yang sukses digarap lewat jalur CSR.

Pihak DPUPR sendiri memilah mana yang menjadi skala prioritas agar ketersediaan APBD tetap selaras dengan program strategis daerah lainnya hingga tahun 2027 mendatang//

Wali Kota Serang ​Budi menegaskan bahwa kepala daerah harus berani mengambil keputusan ekstrem dalam memilah porsi APBD agar bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

​”Menyiasati anggaran, kepala daerah itu harus me-manage APBD-nya sendiri. Anggaran yang tidak menyentuh semua masyarakat saya coret. Kunker-kunker (kunjungan kerja) dan seremonial yang enggak penting, coret. Alihkan semua kepada infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan,” ujarnya tegas.

​Budi  menambahkan meskipun APBD Kota Serang tergolong kecil di wilayah Banten, progres pembangunan infrastruktur di era pemerintahan Budi-Agis tetap terlihat nyata berkat efisiensi ketat tersebut.

​Terkait metode pembangunan, Pemkot Serang akan menyesuaikan dengan fungsi dan kapasitas beban jalan. Jalan di kawasan perkampungan yang cenderung sepi akan menggunakan hotmix demi efisiensi biaya.

Sebaliknya, jalur yang kerap dilalui kendaraan berat atau truk wajib menggunakan betonisasi agar memiliki daya tahan jangka panjang dan tidak mudah rusak.

​Kepala Dinas Pekerjaan Penataan Ruang Iwan Sunardi mengatakan, progres fisik infrastruktur jalan menunjukkan tren yang  positif. Hingga saat ini, realisasi pengerjaan betonisasi di lapangan dilaporkan telah menyentuh angka 80 persen dari total 17 titik yang direncanakan.

​Menanggapi dinamika pembangunan dan berbagai masukan dari warga, Iwan berjanji akan memperketat aspek pengawasan mutu secara berkala di lapangan.

​”Minggu ini kami dengan tim PUPR akan terjun langsung ke lapangan untuk mengkaji masukan positif maupun negatif dari media dan masyarakat. Kami juga melibatkan konsultan pengawas agar peninjauan berjalan objektif,” ungkap Iwan Sunardi.

​Terkait spesifikasi fisik, pengerjaan jalan ini memiliki lebar bervariasi mulai dari 4, 5, hingga 6 meter, disesuaikan dengan kondisi riil dan kebutuhan kapasitas lalu lintas di masing-masing area.

Salah satu fokus utamanya adalah pelayanan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) berupa MOW dan MOP yang dipusatkan di Rumah Sakit (RS) Ibunda, Rabu 17 Juni 2026.

Kepala DP3AKB Kota Serang Wasis Dewanto didampingi Pihak RS Ibunda dan jajaran berkesempatan meninjau proses screening puluhan akseptor di RS Ibunda Kota Serang.

Kepala Bidang KB KKK DP3AKB Kota Serang, Imas Hotimah, menyampaikan bahwa kuota yang disediakan untuk tindakan sterilisasi pada tahun anggaran 2026 ini 20 untuk MOW dan 3 untuk MOP)  berkat kerja keras para petugas di lapangan, dan hingga Rabu siang baru sekitar 13 akseptor sudah ke melakukan pelayanan MOW dan MOW di RS Ibunda.

“Hari ini alhamdulillah kita punya target 20 orang untuk MOW (Metode Operasi Wanita) dan 3 orang untuk MOP (Metode Operasi Pria) dari 6 kecamatan. Alhamdulillah semua kuota tersebut sudah terisi penuh,” ujar Imas Hotimah di RS Ibunda.

Imas menjelaskan, seluruh akseptor yang mendapatkan pelayanan ini berhasil dijaring oleh para petugas Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) yang tersebar di 6 kecamatan di Kota Serang.

Bagi masyarakat yang belum terakomodasi dalam program MOW dan MOP, Imas Hotimah menambahkan bahwa DP3AKB Kota Serang juga menggelar pelayanan KB gratis non-permanen secara masif di 5 kecamatan.

Pelayanan ini mencakup pemasangan IUD (spiral) dan implan (KB susuk) yang rata-rata ditempatkan di fasilitas kesehatan tingkat pertama.

“Untuk pelayanan IUD dan implan kita rencanakan berjalan di lima kecamatan yang sudah ditunjuk. Rata-rata pelayanannya dilakukan di Puskesmas,” jelas Imas.

Selain Puskesmas, DP3AKB juga menggandeng faskes dan bidan praktik swasta untuk memaksimalkan capaian dan laporan pelayanan kontrasepsi lainnya seperti suntik, pil, dan kondom.

“Warga cukup membawa KK (Kartu Keluarga) dan KTP, atau kartu BPJS jika memiliki. Khusus untuk bidan swasta yang bekerja sama (karena rata-rata berstatus PNS), pelayanan KB gratis ini biasanya dibuka pada sore hari, mulai pukul 16.00 WIB hingga 20.00 WIB”, Jelas Imas.

Program pelayanan KB gratis yang masif ini disambut baik oleh Pemerintah Kota Serang. Imas menegaskan, program yang bersumber dari pusat hingga provinsi ini memegang peranan krusial dalam pembangunan sumber daya manusia di Kota Serang.

“Tujuannya jelas, selain untuk menekan angka kelahiran dan mengatur jarak kelahiran yang ideal bagi ibu, program KB gratis ini menjadi salah satu pilar penting untuk mencegah dan menurunkan angka stunting di Kota Serang,” Jelas Imas.

Kepala UPT KB DP3AKB Kota Serang, Lies Fitri Haryati,menjelaskan secara teknis mengenai metode kontrasepsi MOW dan MOP ini. Menurutnya, metode ini merupakan pilihan kontrasepsi yang mantap dan bersifat permanen.

“Ini merupakan metode kontrasepsi yang mantap dan permanen. Artinya, diperuntukkan bagi pasangan-pasangan yang sudah memenuhi kriteria dan sudah tidak memungkinkan atau tidak ingin mempunyai anak lagi,” kata Lies.

Kriteria bagi wanita yang ingin melakukan MOW antara lain berusia diatas 35 tahun, memiliki jumlah anak lebih dari dua, kondisi kesehatan prima tensi normal, tidak mengidap penyakit gula/diabetes, serta tidak mengalami obesitas.

Lies tidak menampik bahwa minat masyarakat Kota Serang terhadap program MOW dan MOP gratis ini sebenarnya sangat tinggi, bahkan melebihi kuota anggaran yang tersedia untuk tahun 2026.

Sebagian besar akseptor yang dilayani tahun ini bahkan merupakan warga yang sudah mengantre sejak tahun lalu.

“Sebetulnya peminatnya banyak. Untuk MOP saja, ada daftar antrean 5 orang dari tahun sebelumnya, namun setelah melalui skrining ketat disesuaikan anggaran 2026, yang terealisasi 3 orang. Sisanya masih masuk daftar antrean,” ungka Lies.

Melihat tingginya antusiasme warga, pihak DP3AKB Kota Serang berencana untuk mengajukan penambahan kuota anggaran di tahun mendatang.

“Kami dari DP3AKB mengajukan usulan dan permohonan untuk tahun 2027 agar kuota bisa lebih banyak lagi, disesuaikan dengan kebutuhan riil masyarakat Kota Serang,” tambah Lies.

Acara yang diinisiasi oleh Pemuda Islam Cerdas (PIC) Kampung Bunyu ini telah menjadi tradisi yang konsisten berjalan selama 8 tahun terakhir. Momen sakral ini semakin menguras emosi dan air mata saat sesi saweran massal dimulai, di mana para ibu dan tokoh masyarakat secara spontan memberikan saweran sebagai bentuk apresiasi dan motivasi bagi para pemuda yang terus bergerak dalam kebaikan.

Tokoh masyarakat setempat, Suradi, yang juga Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Serang menjelaskan bahwa tradisi tahunan ini kini terasa seperti sebuah kewajiban moral yang harus ditunaikan demi meringankan beban sesama umat Muslim. Terkait aksi saweran ibu-ibu yang sempat membuat suasana riuh berbaur haru, Suradi menekankan bahwa hal tersebut adalah simbol dukungan nyata.

“Itu adalah salah satu kepedulian bahwa pelaksanaannya semuanya adalah dari masyarakat untuk masyarakat. Sawer itu bukan berarti kita memamerkan masalah uang, tetapi itu adalah bukti bahwa masyarakat berterima kasih atas terselenggaranya acara ini, terutama kepada tokoh pemuda dan tokoh masyarakat,” ujar Suradi.

Tahun ini, cakupan penerima santunan mengalami perluasan yang signifikan. PIC Kampung Bunyu tidak lagi membatasi diri di lingkungan rukun tetangga setempat, melainkan meluas hingga ke kelurahan lain, bahkan menyisir anak-anak yatim di luar wilayah Kecamatan Curug. Tercatat tidak kurang dari 45 anak yatim merasakan langsung berkah dari kolaborasi sosial ini.

Kunci utama eksistensi gerakan ini terletak pada keharmonisan lintas generasi. Penasihat PIC sekaligus tokoh agama setempat, Ustaz Sulaiman (yang akrab disapa Ustaz Sule), mengungkapkan rasa syukurnya atas progresivitas kegiatan kepemudaan di wilayahnya yang bukannya menyusut, melainkan terus meningkat dari tahun ke tahun.

“Alhamdulillah, sampai sekarang kegiatan anak-anak muda bukannya menurun, bahkan semakin meningkat. Selain memperingati 1 Muharram dan hari jadi pemuda, mereka juga aktif di kegiatan keagamaan lain seperti Isra Mi’raj dan perayaan Maulid Nabi,” tutur Ustaz Sule.

Beliau juga menambahkan bahwa kekompakan ini terjalin erat karena adanya dukungan penuh dari kalangan orang tua yang selalu berjibaku mendampingi para pemuda.

Senada dengan hal tersebut, Ketua PIC Kampung Bunyu, Yuli, menegaskan bahwa kehadiran organisasi pemuda ini berhasil membentengi para remaja di Kampung Bunyu dari pengaruh-pengaruh negatif.”Alhamdulillah selama ini di PIC tidak pernah ada sesuatu yang negatif karena kami selalu diarahkan oleh Bapak Ustaz selaku penasihat. Mana yang baik dan mana yang tidak,” kata Yuli.

Memasuki usia sewindu (8 tahun), Pemuda Islam Cerdas (PIC) mengusung target yang lebih mulia untuk masa depan. Yuli berharap ke depannya jangkauan santunan sosial ini bisa semakin melebar hingga ke wilayah lain di Serang, seperti Kecamatan Walantaka.

“Selama ini kita selalu berusaha supaya lebih meluas lagi, bukan untuk di kelurahan kita saja. Pengennya lebih keluar lagi lah, ke Walantaka atau wilayah sekitar. Bukan mendoakan anak yatim bertambah banyak, tapi kami ingin bisa merangkul dan menyantuni lebih banyak lagi anak yatim yang membutuhkan,” pungkas Yuli.

Acara pun ditutup dengan doa bersama. Warga berharap kegiatan yang sarat akan nilai ukhuwah Islamiah ini dapat membawa keberkahan, mempererat tali silaturahmi, serta menambah ketakwaan masyarakat Kampung Bunyu dalam menjalani tahun baru Islam.